Home Lintas Jateng Penurunan Air Tanah Dampak Dari Pengambilan Air Tanah Yang Tak Dibatasi

Penurunan Air Tanah Dampak Dari Pengambilan Air Tanah Yang Tak Dibatasi

ilustrasi

 

ilustrasi
ilustrasi

Semarang, 27/10 (BeritaJateng.net) – Kekeringan yang terjadi di Kota Semarang, disinyalir tak hanya disebabkan karena kemarau panjang. Persoalan pengambilan air tanah yang tak dibatasi, diduga menjadi salah satu sebab berkurangnya sumber air baku bagi masyarakat.

Selain itu, PDAM Tirta Moedal juga dinilai belum bisa memaksimalkan sumber air permukaan, termasuk mencari sumber baru di luar yang telah ada.

Kabid Perencanaan Bappeda Kota Semarang M Farchan menegaskan, ada beberapa sumber air permukaan yang bisa dimanfaatkan untuk cadangan air baku. Untuk mencakup wilayah barat misalnya, Waduk Jatibarang dengan suplai air baku mencapai 1050 liter/detik, dinilai bisa menjadi solusi persoalan kurangnya air bersih di musim kemarau.

“Sebenarnya pertumbuhan perumahan terjadi sangat tinggi di wilayah timur dan selatan. Tentu upaya penyediaan air baku harus lebih serius. Sementara ini di wilayah timur hanya mengandalkan Klambu dengan kapasitas suplai air sekitar 500 meter/detik, itupun kehilangan airnya sangat tinggi,” katanya.

Menurutnya, alternatif untuk wilayah timur, Sungai Jragung (Karangawen-Demak) yang diperkirakan bisa menyuplai 1500 liter/detik dan Kali Dolog yang kapasitas suplai air bakunya 1000 liter/detik, bisa jadi solusi. Normalisasi Banjirkanal Timur juga bisa memperbesar potensi suplai air baku di wilayah timur Kota Semarang.

Yang paling terpenting, lanjut Farchan, adalah penghematan pengambilan air bawah tanah di Kota Semarang. Menurutnya perlu ada moratorium (otorisasi legal untuk menunda) izin pengambilan air bawah tanah.

“Paling besar pengambilan air bawah tanah hotel dan perusahaan, padahal pertumbuhan hotel cukup tinggi di kota ini. Dari data yang ada, hampir semua hotel di Kota Semarang tak jadi pelanggan PDAM dan mengambil air bawah tanah. Hendaknya pemerintah lebih selektif dalam pengeluaran izin pengambilan air bawah tanah,” tegasnya.

Tahun 2011 lalu, sebenarnya Pemerintah Kota Semarang akan mengendalikan eksploitasi air tanah yang ditengarai menjadi penyebab penurunan tanah. Pemkot bersama DPRD Kota Semarang juga sepakat akan membebani pengambil air tanah dengan pajak maksimal 20 persen dari nilai perolehan air tanah.

Hal itu setelah pajak air tanah yang sebelumnya dikendalikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dialihkan ke Pemkot Semarang. Sayangnya aturan ini tak berjalan dengan optimal.

Dari data di Dinas PSDA-ESDM Kota Semarang, tiap tahun dinas ini mengeluarkan izin dan memperpanjang izin sumur air tanah. Izin itu diberikan kepada beberapa perusahaan, instansi pemerintah, rumah sakit, hotel, hingga perorangan.

Menurut salah satu staf Dinas PSDA-ESDM, di Semarang terdapat lebih dari 500 titik pengambilan air tanah. Akibatnya, pengurangan air tanah di Semarang mencapai 44.500 meter kubik per hari. Hal itu akan menyebabkan penurunan tanah. “Sebagian besar izin dikeluarkan untuk industri, hotel, dan perkantoran,” kata sumber tersebut. (Bj)