Home Headline Penundaan Hukuman Mati Tanda Lemahnya Diplomasi

Penundaan Hukuman Mati Tanda Lemahnya Diplomasi

eksekusi mati
Ilustrasi

Jakarta, 20/2 (Beritajateng.net) – Anggota Komisi III DPR RI Aboe Bakar Alhabsyi menilai kebijakan pemerintah menunda eksekusi terpidana mati menunjukkan lemahnya kualitas diplomasi Indonesia.

“Penundaan eksekusi mati lantaran ancaman boikot menunjukkan lemahnya kualitas diplomasi Indonesia,” kata Aboe Bakar melalui pesan Blackberry di Jakarta, Jumat.

Dia mengatakan Indonesia sebagai negara yang berdaulat seharusnya memiliki kemampuan dan keberanian untuk menegakkan aturan hukum yang berlaku.

Menurut dia, jika penegakan hukum di Indonesia dapat diintervensi dengan ancaman boikot, hal itu menunjukkan kedaulatan hukum di Indonesia sangat lemah, karena sudah takluk dengan ancaman boikot.

“Seharusnya Australia menghormati sistem hukum Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat,” ujarnya.

Aboe Bakar menjelaskan di sisi lain, Indonesia sendiri jangan sampai mau terintervensi dengan ancaman boikot yang dilakukan Australia.

Dia menegaskan Indonesia harus menunjukkan marwahnya sebagai negara yang berdaulat dengan sistem hukum yang ada harus berjalan sebagai mana mestinya.

“Indonesia jangan sampai terlihat lembek dimata dunia, nanti negara lain juga mengikuti apa yang dilakukan oleh Australia,” katanya.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo menegaskan tertundanya pelaksanaan eksekusi mati tahap II bukan memenuhi permintaan Pemerintah Australia dan dua keluarga terpidana mati kasus narkoba asal negara tersebut, Myuran Sukumaran dan Andrew Chan.

“Tidak ada (memenuhi permintaan Australia), ini kedaulatan hukum kita. Ini saya kira masalah teknis, masalah lapangan,” kata Joko Widodo di Istana Bogor, Jumat.

Presiden juga mengungkapkan bahwa Menteri Luar Negeri Australia Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop menghubungi Wakil Presiden RI Jusuf Kalla untuk mengklarifikasi pernyataan Perdana Menteri Australia Tony Abbott yang menyatakan Indonesia harus ingat bantuan tsunami 2004.

“Pernyataan tidak seperti itu, biar pak JK menjelaskan,” kata Joko Widodo.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan Julie Bishop menjelaskan ada salah pengertian, dan pihaknya ingin menyatakan hubungan Indonesia-Australia sudah bagus, termasuk pada partisipasi bantuan tsunami 2004.

“Ini dimaksudkan bahwa Australia mau melanjutkan kerja sama itu, baik kerja sama dalam bidang ekonomi, pertahanan dan juga sama-sama memerangi narkoba,” kata Jusuf Kalla.

Wakil presiden juga menjelaskan hukum Indonesia harus dijalankan dan yang memutuskan hukuman mati itu adalah pengadilan, bukan presiden.(ant/bj02)

Advertisements