Home Nasional Pengusaha Jakarta Gugat UU BPJS

Pengusaha Jakarta Gugat UU BPJS

BPJS

Jakarta, 7/1 (BeritaJateng.net) – Pengusaha sebagai unsur pemberi kerja, menggugat Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) terhadap UUD 1945.

“Pemohon dari unsur pemberi kerja ini merasa dirugikan karena tidak bisa memberikan pelayanan yang lebih baik daripada yang disediakan BPJS,” ujar kuasa hukum pemohon Aan Eko Widiarto di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, Rabu.

Adapun pemohon yang merupakan unsur pemberi kerja ini berasal dari PT Papan Nirwana dan PT Cahaya Medika Health Care.

Kemudian Aan menyebutkan juga bahwa para pemberi kerja juga merasa mengalami diskriminasi akibat sanksi yang diatur dalam Pasal 17 ayat (1) UU BPJS, yang menyebutkan perlakuan berbeda bagi pemberi kerja yang berasal dari badan hukum privat dan penyelenggara negara.

“Untuk badan usaha privat, kerugian yang diderita terkait pemberlakuan UU BPJS adalah pemohon merasa tidak ada ruang untuk berpartisipasi bagi negara dan masyarakat dalam pemberian jaminan kesehatan,” kata Aan.

Dengan berlakunya UU BPJS maka satu-satunya penyelenggara jaminan kesehatan masyarakat adalah BPJS.

“Itu juga melanggar hak badan usaha privat dan pekerjaannya untuk mendapatkan penghidupan yang layak,” kata Aan menambahkan.

Selain unsur pemberi kerja, UU BPJS ini juga digugat oleh dua unsur lain yaitu dari badan pelaksana pemberi jaminan kesehatan masyarakat; PT Ramamuza Bakti Usaha dan PT Abdiwaluyo Mitrasejahtera. Serta dua orang dari unsur pekerja yaitu Sarju dan Imron Sarbini.

Para pemohon yang berasal dari unsur pekerja merasa dirugikan karena harus membayar jaminan kesehatan.

“Kemudian juga diwajibkan pemberi kerja untuk memungut iuran dari pekerja dan menyetorkan ke BPJS. Ini menyebabkan hak milik pekerja diambil alih negara secara sewenang-wenang,” ujar Aan.

Para pemohon merasa dirugikan atau berpotensi dirugikan hak-hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 15 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), ayat (2) huruf c, ayat (4), Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 55 UU Nomor 24 Tahun 2014 tentang BPJS.

Para pemohon merasa dirugikan dengan adanya Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (1) dan (2) UU BPJS yang mewajibkan seluruh pemberi kerja mendaftarkan diri beserta seluruh pekerjanya pada BPJS karena mereka menilai pemberi kerja tidak mempunyai pilihan lain selain BPJS untuk memberikan jaminan pemeliharaan kesehatan yang lebih baik kepada pekerjanya.

Sementara untuk Pasal 17 ayat (1), ayat (2) huruf c dan ayat (4) UU BPJS yang menjelaskan sanksi administratif apabila tidak mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS dianggap bersifat diskriminatif dan merendahkan martabat kemanusiaan.

Sedangkan Pasal 55 UU BPJS yang memuat sanksi pidana atau denda, dianggap mengakibatkan tidak mendapat rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. (ant/BJ)