Home Headline Pengelolaan Kebun Dinas Wonorejo Tidak Profesional

Pengelolaan Kebun Dinas Wonorejo Tidak Profesional

1809
0

SEMARANG, 12/4 (Beritajateng.net) – Kebun Dinas Wonorejo yang terletak di Kelurahan Beji Kecamatan Tulis Kabupaten Batang memiliki potensi yang sangat besar, dengan luas kebun sebanyak 157,20 hektar dengan kondisi tanah yang subur, kebun yang pengelolaannya dibawah Balai Benih Tanaman Perkebunan Dinas Pertanian dan Perkebunan Jawa Tengah ini seharusnya bisa menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang signifikan bagi Pemprov Jateng.

Namun demikian kenyataannya, PAD yang disetorkan tidak sebanding dengan luas lahan dan tingkat kesuburan yang dimiliki. Pada tahun 2017 yang lalu dari target yang dibebankan sebanyak Rp. 1,5 miliar hanya mampu dicapai sebanyak Rp. 1,2 miliar. Sementara pada tahun 2018 target yang dibebankan sebesar Rp. 1,6 miliar baru diperoleh sebesar Rp. 6,5 juta sampai tri wulan pertama ini.

Capaian kinerja Kebun Dinas Wonorejo ini mendapat perhatian serius Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah. Ketua Komisi C DPRD Jateng Asfirla Harisanto mengemukakan, capaian yang didapat terlalu kecil dan selalu tidak bisa memenuhi target yang dibebankan.

“Tahun 2017 setornya ke kas daerah sedikit sedikit dan waktunya mepet akhir tahun. Tri wulan pertama tahun ini malah baru dapat 6 juta. Bagaimana caranya mencapai target?,” ungkapnya saat memimpin Kunjungan Kerja Komisi C di Kebun Dinas Wonorejo, Rabu (12/4).

Pendataan aset kebun dan rencana kerja serta proyeksi pendapatanpun terlihat tidak terkonsep dengan baik. Hal ini terlihat dari paparan Kepala Satker Kebun Dinas Wonorejo Setiyono yang terkesan tidak menguasai persoalan padahal yang bersangkutan sudah bekerja di kebun tersebut selama 20 tahun.

Dalam paparan yang disampaikan kepada Anggota Komisi C, Setiyono menyampaikan, luas lahan yang digunakan untuk tanaman Cacao 5,5 ha, Kelapa Karet 21 ha, Untuk pembenihan KBD 48 ha, Tebu 31,45 ha, Jeruk 28,34 ha dan yang belum terpakai sebanyak 59 ha.

“Jumlah luasan pemanfaatan lahan yang disampaikan tidak sesuai dengan luas lahan yang dimiliki kebun dinas. Saya minta segera dibuat laporan yang lengkap terkait luas lahan, tanaman serta proyeksi pendapatannya,” ungkap Asfirla.

Pesoalan lain yang mendapat sorotan Anggota Komisi C adalah langkah yang diambil Balai Benih Tanaman Perkebunan yang menaungi Kebun Dinas Wonorejo, yang telah menyewakan lahan seluas 60,39 ha (berdasarkan dokumen perjanjian) kepada pihak ketiga yakni H Munawar warga Gringsing Batang dengan sistem pembayaran di belakang setelah panen dan harga yang dipandang terlalu murah yakni Rp. 5 juta setiap hektar.

“Ini bagaimana sistem sewa koq pembayarannya setelah panen, mana harganya murah lagi,” ungkap Anggota Komisi C dari Fraksi PAN Mustholih.

Mustholih minta pola kerjasama dengan pihak ketiga dilaksanakan dengan cara bayar di muka pada saat pembuatan perjanjian dan harga yang disepakati sesuai dengan besaran harga yang tercantum di Perda.

Sehubungan dengan kondisi yang terjadi di Kebun Dinas Wonorejo ini, Komisi C DPRD jateng renvanaanya akan mengundang Dinas terkait untuk dilakukan koordinasi agar persoalan yang terjadi tidak semakin parah dan mampu berkontribusi signifikan dalam penguatan PAD Provinsi Jawa Tengah di masa yang akan datang.

(NK)