Home Headline Pengamat : Presiden Harus Utamakan Proses Hukum

Pengamat : Presiden Harus Utamakan Proses Hukum

Komjen Pol Budi Gunawan. Foto/Ist
  • Penetapan Calon Kapolri

Komjen Pol Budi Gunawan. Foto/Ist
Komjen Pol Budi Gunawan. Foto/Ist

Jakarta, 15/1 (Beritajateng.net) – Pencalonan Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan sebagai kapolri memasuki babak baru setelah Komisi III DPR menyatakan yang bersangkutan lolos uji kelayakan dan kepatutan, Rabu (14/1) siang seharusnya mendorong Presiden Jokowi mengutamakan aspek politik.
Pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Victor Silaen mengatakan Presiden Joko Widodo harus mengedepankan proses hukum ketimbang proses politik dalam menyikapi Budi Gunawan.
“Jokowi harus mengedepankan hukum, bukan politik. Inilah saatnya menunjukkan bahwa dia konsisten dengan janji revolusi mental-nya,” kata Victor melalui keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis.
Victor menilai Jokowi harus secepat mungkin menyampaikan surat pembatalan pencalonan Budi Gunawan, tanpa perlu menunggu Rapat Paripurna DPR.
“Tak perlu malu. Daripada menunggu rapat paripurna itu, yang jangan-jangan juga menyetujui pencalonan Budi Gunawan, persoalan ini dikhawatirkan bakal semakin rumit,” kata dia.
Menurut dia, Jokowi sudah melakukan kesalahan sejak awal, karena hanya menyampaikan satu nama calon Kapolri ke DPR. Terlebih, kata Victor, calon yang bersangkutan pernah diberi “catatan merah” oleh KPK saat seleksi calon menteri di kabinetnya.
“Kalaupun dalam hal ini ada kekuatan politik yang menekan Jokowi, dia semestinya cerdik dengan mengajukan beberapa nama calon yang lain,” kata dia.
Di sisi lain, Victor juga mengaku heran, setelah Komjen Pol Budi Gunawan dijadikan tersangka oleh KPK, malahan Komisi III DPR secara aklamasi menyetujuinya.
Hormati Budi Sementara itu Koalisi Masyarakat Sipil Anti-Kriminalisasi justru sebaliknya. Mereka meminta seluruh pihak menghormati kapolri baru pilihan Presiden.
Koordinator Koalisi Masyarakat Sipil Anti-Kriminalisasi Taufan Imral menekankan, Presiden Jokowi pasti telah memiliki pertimbangan dalam memilih Budi Gunawan sebagai kapolri, yang dinilai berdasarkan rekam jejak, prestasi, dan pengabdiannya untuk bangsa dan Negara.
“Mari kita hormati kapolri pilihan presiden. Koalisi Masyarakat Sipil Anti-Kriminalisasi Mendukung pengangkatan Budi Gunawan sebagai kapolri pilihan Presiden Joko Widodo,” ujar Taufan melalui keterangan persnya di Jakarta, Kamis.
Terkait penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka oleh KPK, Koalisi Masyarakat Sipil Anti-Kriminalisasi menuding lembaga antirasuah telah melakukan kriminalisasi terhadap Budi Gunawan.
“Langkah KPK sarat dengan muatan politik adu domba, pesanan para elit, serta mengesampingkan aspek visibilitas ketahanan Negara yang kuat,” tuding Taufan.
Dia meminta DPR dan sejumlah penegak hukum mengusut dugaan kriminalisasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Komjen Pol Budi Gunawan.
Pada Rabu (14/1), Rapat Pleno Komisi III DPR memutuskan menyetujui pencalonan Komjen Pol Budi Gunawan menjadi Kepala Kepolisian RI menggantikan Jenderal Pol Sutarman.
Hasil persetujuan ini dibawa ke dalam Sidang Paripurna DPR Kamis hari Kamis.
Sebelumnya, Budi Gunawan menjalani uji kepatutan dan kelayakan calon Kapolri oleh Komisi III DPR. Budi Gunawan diajukan Presiden Jokowi sebagai calon Kapolri menggantikan Jenderal Pol Sutarman.
Pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri mendapatkan sorotan banyak pihak setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Budi sebagai tersangka kasus dugaan rekening mencurigakan.
Meskipun demikian, pencalonan Kapolri merupakan hak prerogratif presiden. Presiden Jokowi mengaku akan menunggu hasil Sidang Paripurna sebelum mengambil keputusan atas Budi Gunawan.(Ant/Bj02)