Home Headline Pengamat : Eksekusi Mati ada Dalam Per UU

Pengamat : Eksekusi Mati ada Dalam Per UU

462
ilustrasi
ilustrasi
ilustrasi

Pekanbaru, 18/1 (BeritaJateng.net) – Pengamat Hukum Pidana Universitas Riau, Dr Erdianto Effendi SH MHUM, berpendapat pada dasarnya pidana mati masih ada dalam peraturan perundang-undangan RI dan ketentuan tersebut diterapkan di Indonesia.

“Apalagi sebagai seorang Muslim, secara konsep, saya setuju pidana mati diterapkan dalam hal yang sejalan dan senapas dengan kaidah hukum Islam (qishash),” katanya di Pekanbaru, Minggu.

Ia mengemukakan hal itu terkait lima terpidana kasus narkoba di Indonesia dieksusi hukuman mati pada Minggu (18/1).

“Terkait pidana mati, harus dilihat dari beberapa hal, pertama tentang aspek keberlakuan hukum yaitu filosofis, yuridis dan sosiologis, lalu kedua menyangkut ilmu pengetahuan, ketiga menyangkut HAM,” katanya.

Dilihat dari aspek filosofis, katanya, artinya dilihat dari cita-cita hukum bangsa Indonesia dalam hal ini Pancasila.

“Memang Pancasila ada sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, tapi juga ada sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, dalam ajaran agama khususnya Islam, pidana mati dibenarkan dan justru ada dalam Al Quran,” katanya.

Ia juga menilai konsep pidana mati sejalan dengan hukum qishash dalam hukum pidana Islam.

Dilihat dari aspek yuridis, pidana mati masih dimuat sebagai salah satu bentuk sanksi (pidana) menurut sistem hukum Indonesia, baik di dalam KUHP maupun berbagai peraturan perundang-undangan hukum pidana khusus.

Apalagi, Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan bahwa pidana mati tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Dari aspek sosiologis, keberadaan pidana mati diakui dalam hukum yang hidup di tengah masyarakat. Dalam berbagai hukum adat dikenal adanya pidana mati.

“Kedua dari aspek ilmu pengetahuan hukum, keberadaan pidana mati telah lama menjadi perdebatan. Dari kelompok yang pro pidana mati menyatakan bahwa pidana mati sangat efektif menjadi efek penjera. Sedangkan masih ada pidana mati saja, kejahatan-kejahatan serius masih terjadi, bagaimana jika tidak ada pidana mati?”.

Dari kelompok yang kontra menyatakan sebaliknya, pidana mati tidak membuat orang jera, berdasarkan data, walaupun selalu ada pidana mati, buktinya orang masih saja berani melakukan kejahatan-kejahatan serius.

Ketiga dari aspek HAM, kelompok kontra pidana mati menyatakan bahwa hak hidup adalah HAM absolut dan universal yang tidak dapat dicabut dalam keadaan apapun, termasuk untuk alasan karena seseorang menjadi pelaku kejahatan yang serius.

“Terhadap kontroversi tersebut, pada dasarnya saya setuju pidana mati masih ada dalam peraturan perundang-undangan Indonesia dan ketentuan tersebut diterapkan di Indonesia. Apalagi sebagai seorang Muslim,” katanya.

Namun perlu diingat bahwa penerapan pidana mati di Indonesia saat ini tidak berdasarkan kaidah hukum pidana Islam dan proses eksekusinya juga tidak menurut syariat Islam. Hukum pidana Islam tidak berlaku di Indonesia.

Dalam hukum Islam, pidana mati hanya dijatuhkan kepada beberapa tindak pidana seperti pembunuhan dan perzinahan.

Kasus-kasus lain seperti pencurian (termasuk pula penyalahgunaan narkotika) tidak tergolong yang dapat dipidana mati, tetapi dalam kasus pembunuhan pun pidana mati dapat dibatalkan jika keluarga korban memaafkan pelaku (diyath).

“Inilah konsep “restoratife justice” yang paling ideal dan sejalan dengan hukum adat yang hidup dan berkembang di Indonesia,” katanya. (ant/BJ)