Home News Update Pengamat : 100 Hari Pertama Waktu untuk Konsolidasi

Pengamat : 100 Hari Pertama Waktu untuk Konsolidasi

Jokowi

Jakarta, 30/1 (BeritaJateng.net) – Pengamat politik dari Institute Public Indonesia Karyono Wibowo berpendapat 100 hari pertama merupakan masa bagi Joko Widodo dan Jusuf Kalla mengonsolidasikan pemerintahan baru sehingga terlalu dini untuk menilai kinerja mereka.

“Seratus hari itu adalah waktu untuk melakukan kondolidasi dan merancang kebijakan,” kata Karyono Wibowo dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.

Menurut Karyono, terdapat empat tantangan yang dihadapi Presiden Jokowi dalam 100 hari ini, antara lain partai pendukung Jokowi-JK minoritas di parlemen, sehingga pemerintahan susah jalan tanpa parlemen.

Hal itu, ujar dia, membuat pemerintah seakan-akan “menjadi bulan-bulanan” di DPR dan hal tersebut diperkirakan bakal menghambat roda kerja jalannya pemerintahan saat ini.

“Kompromi KIH-KMP terkadang tidak sesuai dengan harapan Presiden. Saat ini energi Jokowi habis di parlemen,” katanya.

Sementara tantangan kedua adalah pemerintahan Jokowi-JK dihadapkan dengan keterbatasan fiskal. Sedangkan tantangan ketiga adalah Jokowi dihadapkan kepada kepentingan partai politik yang krusial.

Padahal, berbagai hal tersebut dinilai penting dalam membangun sinergitas di dalam aktivitas Kabinet Kerja dan juga bakal lebih meningkatkan efektifitas pemerintah dalam menerapkan kebijakannya.

Tantangan terakhir, tambah Karyono, adalah kekuatan oposisi yang disebutkan “terlihat diam, tetapi bermain di belakang”.

Untuk itu, ia mengemukakan bawah sistem presidensial harus diperkuat dan perlu pula dibangun kekuatan politik penyeimbang dengan kekuatan relawan.

Sementara itu, pengamat politik dari Indobarometer M. Qodari mengatakan wajar apabila tingkat kepuasan masyarakat terhadap Presiden Jokowi menurun di 100 hari pemerintahannya, karena “bulan madu” telah usai.

“‘Bulan madu’ tidak ada yang tiga bulan atau 100 hari, jadi evaluasi kepuasan publik dalam 100 hari pasti turun tingkat kepuasannya. Bahasa intelektualnya figur presiden akan bergeser,” kata Qodari dalam diskusi bertajuk 100 Hari Pemerintahan Jokowi-JK yang diselenggarakan Forum Intelektual Studi Untuk Indonesia (FIS UI) di Jakarta, Kamis (29/1).

Dia mengatakan mengacu kepada hal tersebut maka angka-angka kepuasan publik yang diperoleh melalui survei-survei sebenarnya bukan sesuatu yang sangat relevan untuk dijadikan penilaian.

Menurut dia publik sebaiknya mendengarkan analisis pakar secara kualitatif untuk menilai 100 hari pemerintahan Jokowi-JK. (ant/BJ)