Home News Update Pengadaan Barang Pemerintah Diawasi e-Procurement

Pengadaan Barang Pemerintah Diawasi e-Procurement

Pengadaan

Semarang, 9/2 (BeritaJateng.net) – Lembaga Kebijakan dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah  (LKPP) melakukan sosialisasi Perpres No. 4 tahun 2015 dan Inpres No. 1 tahun 2015 ke seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Semarang di Gedung Moch. Ihsan Lantai 8 Balaikota Semarang.

Peraturan Presiden (Perpres) No. 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) dan Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 tahun 2015 yang telah ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 6 Januari 2015 lalu ini, lebih menekankan terhadap berbagai perubahan kebijakan agar proses pengadaan dapat dilakukan secara elektronik agar lebih cepat, efektif dan efisien, serta upaya pencegahan korupsi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan (PBJP).

Hal ini di sampaikan Direktur Pengembangan dan Strategi LKPP Setia Budi Arjanta usai melakukan sosialisasi.

Menurutnya, Perpres dan Inpres tersebut berisi tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mewajibkan kementerian, lembaga pemerintah, institusi dan pemerintah daerah menggunakan e-procurement.

“Percepatan pelaksanaan e-tendering dan pemanfaatan e-purchasing melalui penguatan e-catalogue ,” itu adalah salah satu bunyi Perpres tersebut.

Dengan kebijakan baru dalam proses pengadaan barang/jasa, yakni secara elektronik, diharapkan terjadi percepatan dalam proses pelelangan umum/seleksi umum pascakualifikasi dari 20 hari menjadi 15 hari, proses pelelangan umum/seleksi umum prakualifikasi dari 40 hari menjadi 31 hari, proses pelelangan sederhana dari 12 hari menjadi 6 hari.

Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tersebut juga memberikan kepastian dalam keberlangsungan pelaksanaan pengadaan barang/jasa, terutama jasa konstruksi.

Hal ini dapat terlihat dalam ketentuan mengenai pemberian kewenangan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk melakukan penunjukan langsung terhadap penyedia pemenang berikutnya atau penyedia yang berkualitas dan mampu, guna melanjutkan pekerjaan dalam hal penyedia yang menjadi pemenang tidak mampu untuk menyelesaikan pekerjaannya.

Adapun Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 intinya disiapkan dalam rangka mendorong kementerian/lembaga/pemerintah daerah/instansi untuk melakukan percepatan pengadaan barang/jasa pemerintah, dengan menyelesaikan seluruh proses pengadaan barang/jasa, paling lambat bulan Maret pada Tahun Anggaran berjalan, khususnya untuk pengadaan jasa konstruksi yang dapat diselesaikan dalam waktu paling lama satu tahun.

Secara umum, penerbitan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 dan Inpres Nomor 1 Tahun 2015 diharapkan dapat memberikan energi baru dalam percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah, tanpa melupakan sisi akuntabilitas. (BJ05)