Penerimaan Peserta Didik Baru SMA/SMK Sama Dengan Tahun Sebelumnya

Suasana taaruf mahasiswa baru Unisulla Semarang
           SEMARANG, 6/6 (BeritaJateng.net) – Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tingkat SMA/SMK negeri yang ada Jawa Tengah, tahun ini sedikit berbeda lantaran sebelumnya dilakukan tingkat Kabupaten/Kota setempat, untuk tahun ini akan diampu oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan Peraturan Gubernur Jateng dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2017. Menurut informasi, pendaftaran siswa baru akan mulai dilakukan pada 11 Juni mendatang, melalui situs www.ppdb.jatengprov.go.id.
             Humas SMK N 8 Semarang, Ardan Sirajudin mengatakan jika pendaftaran siswa baru tahun ini pada dasarnya hampir sama saat diampu oleh Pemerintah Kota Semarang, melalui Dinas Pendidikan Kota Semarang. “ Untuk tahun ini web nya beda. Kalua ketentuannya hampir samadengan tahun sebelumnya,” katanya.
            Masih menurut Ardan, ia sempat mencoba membuka web tersebut, namun asih belum bisa dilakukan. “ Tadi coba saya buka, tapi belum bisa. Namun secara garis besar ketentuannya mungkin sama,” jelasnya.
             Pihak sekolah sendiri, lanjut dia sedang menyiapkan brosur dan tempat pendaftaran sebagai tempat informasi para pendaftar yang datang. “ Kuotanya ada 4 jurusan yang masing-masing jurusan diisi 108 siswa,” tuturnya.
             Sementara itu, Kepala SMA N 3 Semarang, Wiharto menjelaskan jika pihak sekolah belum mengetahui aturan peneriamaan siswa baru untuk tahun ini karena aturan atau juknis belum resmi dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jateng. “ Juknisnya kami belum mengetahui, karena kepala seklah belum mendapatkan juknis yang ditandatangai oleh bapak kepala dinas,” jelasnya.
              Ia menegaskan, jika prinsip penerimaan peserta didik untuk tahun ini hampir sama seperti saat dikelola Pemerintah Kota. Terkait syaratnya pun dipastikan sama, yakni melampirkan nilai hasil ujian nasional, akter kelahiran, kartu keluarga dan yang lainnya. “ Ada juga tambahan nilai prestasi, dan yang lainnya, system perayonandan yang lainnya kami juga belum bisana banyak,” tutur pria yang juga menjabat sebagai ketua musyawarah kerja kepala sekolah (MKKS) SMA Kota Semarang ini.
             Disinggung, apakah tahun ini siswa SMA/SMK akan mendapatkan pendidikan gratis seperti saat dikelola oleh Pemerintah Kota, pihaknya juga belum bisa berkata banyak. Namun dipastikan pendidikan gratis tersebut tidak akan terlaksana, lantaran membutuhkan biaya yang cukup besar. “ Dulu kan dapat bantuan dari Pemerintah Kota Semarang, kalau tahun ini Pemprov harus mengeluarkan anggaran sepertinya terlalu berat. Namun untuk dana bantuan operasional sekolah masih tetap sama,” katanya.
             Sementara dalam rilis yang diterima BeritaJateng.net, dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) PATTIRO Semarang , menjelaskan jika ada beberapa catatan atas persiapan PPDB online SMA/SMK tahun ini yang diselenggarakan oleh Pemerintah Propinsi Jateng, sesuai dengan Pergub no 9 tahun 2017 tentang pedoman SMA/SMK Negri, salah satunya adalah kurangnya sosialiasi PPDB inline sehingga masyarakat banyak yang belum mengetahui tentang mekanisme PPDB online yang akan diselenggarakan oleh Pemprov Jateng. “ Point kedua adalah pendaftaran yang mepet atau hanya empat hari ini terlalu singkat, dan harus ada antisipasi sistem yang kemungkinan dalam penyelenggaraan terjadi eror,” Jelas Widi Nugroho Direktur PATTIRO Semarang.
           Selain itu point yang menjadi sorotan lainnya adalah pihak ekolah diperbolehkan menjual seragam dan atribut, karena dalam Pergub no 9 tahun 2017 Dinas Pendidikan tidak mengatur tentang mekanisme pembelian seragam dan atribut yang seringkali menjadi lahan pencarian keuntungan sekolah. “ Sudah menjadi rahasia umum harga seragam yang dijual di sekolah selisihnya jauh lebih mahal dibandingkan dengan harga di toko. Monopoli dalam jual – beli seragam bisa menjadi pungutan tersistem dari sekolah seharusnya tidak diperbolehkan,” ungkapnya.
            Selain itu, system pelaporan yang tidak efektif dimana pengelolaan pengaduan ditangani oleh tim penanganan pengaduan yang dibentuk di Balai Pengendalali Pendidikan Menengah dan Khusus (BM2K) dan dinas pendidikan dengan sarana telp/ sms/ email/ faksimili menurut pasal 19 Pergub no 9 tahun 2017, ini tidak akan berjalan efektif. “ Sarana ini tidak transparan dan akuntable bagi masyarakat, apalagi Dengan waktu pelaksanaan PPDB efektif hanya 9 hari maka seharusnya sarana pengaduan harus bisa dimonitor laporan setiap waktu oleh masyarakat. Ideanya sarana pengadauan lebih efektif jika bertemu langsung, namun sarana pengaduan tersebut akan susah dijangkau oleh masyarakat karena BM2K hanya 1 dan berada di karisidenan,” timpanya.
              Kekurangan lain dalam system yang ada, adalah tidak ada aturan yang mengatur jumlah kursi kosong dari siswa yang tidak mendaftar ulang, sehingga memungkinkan pihak sekolah menjual kursi tersebut kepada orang lain. “ Untuk seleksi ini, kami siap mengawal dan membuka posko pengaduan penyelenggaraan PPDB tingkat, SMA/SMK ataupun pada SD dan SMP, dengan nomor 085727168809  atau 024-8443357 atau datang ke posko  PPDB 2017 PATTIRO SEMARANG di jalan Durian IV nomor 21 Lamper Kidul Semarang,” pungkasnya. (El)

Tulis Komentar Pertama