Home Nasional Penduduk Aceh Berangsur Pulih dari Dukanya

Penduduk Aceh Berangsur Pulih dari Dukanya

331
dok

Jakarta, 26/12 (Beritajateng.net) – Minggu pagi, 26 Desember 2004, bencana terburuk itu terjadi. Hampir seluruh wilayah Aceh rata dengan tanah akibat gempa bumi yang menimbulkan tsunami maha dahsyat.

Ratusan ribu jiwa manusia melayang, ribuan orang lainnya cedera dan hilang, ribuan bangunan lebur dalam sekejap di tepian bumi yang berbatasan dengan Samudra Hindia itu.

Dengan kekuatan 9,3 skala Richter, gempa di Aceh itu merupakan yang terdahsyat dalam kurun waktu 40 tahun terakhir ini. Sebuah kapal apung yang tersapu tsunami terdampar ke tengah Desa Punge di Blang Cut dan bertengger di atas sekumpulan rumah.

Kapal yang difungsikan sebagai pembangkit listrik di lepas pantai itu digiring ombak raksasa ke tengah permukiman warga dan berlabuhlah kapal berbobot mati 2.500 ton dengan panjang 63 meter itu ke darat. Bergeser sekitar 5 kilometer dari tempat sebelumnya kapal itu berada.

Kini, kapal yang merupakan bukti betapa dahsyatnya tsunami yang melanda Aceh itu telah berubah fungsi. Pemerintah Kota Banda Aceh, memasukkan kapal itu sebagai salah satu objek wisata tsunami. Berada di atas kapal, pengunjung akan tahu, berapa jauh kapal itu terseret arus tsunami sebab dari geladak setinggi 20 meter lebih akan terlihat laut dan Dermaga Ulee Lheu.

Wartawan BBC Andrew Harding mengisahkan pengalamannya saat menyaksikan tsunami 10 tahun lalu. “Beberapa hari setelah tsunami, ketika bangunan semuanya rata dengan tanah, dari sini Anda dapat melihat ke segala arah, termasuk laut, yang berjarak sekitar 2 kilometer di bagian barat dan juga Ibu Kota Banda Aceh,” katanya.

Lumpur, puing, serta kesengsaraan ada di mana-mana. Para sukarelawan mulai mencari jenazah, dan ratusan mayat tergeletak di jalanan. Penduduk kehilangan kerabatnya, banyak anak-anak menjadi yatim piatu, suami/istri kehilangan pasangannya. “Di tenda darurat pengungsi yang didirikan dekat masjid, saya pertama kali bertemu dengan Mawardah Priyanka. Saat itu, dia berusia 11 tahun, kelelahan, sangat kotor, dan sendirian,” kenang Harding.

Kedua orang tuanya meninggal karena gelombang tsunami–yang diperkirakan setinggi 35 meter–menimpa rumah mereka di desa, pesisir Lampuuk. Beberapa hari kemudian, dia menemukan kakaknya, Mutiyah (16 tahun), dalam keadaan masih hidup.

Dalam beberapa bulan berikutnya, Harding tetap saling berkabar dengan dua bersaudara tersebut selagi mereka pindah ke tenda pengungsian, lalu ke tenda mereka sendiri, kemudian ke rumah baru yang dibangun oleh lembaga amal Oxfam.

Mawardah kembali ke sekolah. Mutiyah menikah dan pindah. Kakak mereka yang lebih tua, Ita, pindah ke rumah mereka di Lhoknga. “Akan tetapi, delapan tahun kemudian, saya kehilangan kontak mereka. Saya merasa bersalah karena tidak berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mengontak mereka kembali ketika jaringan asing meninggalkan provinsi itu,” katanya.

“Semuanya luluh lantak. Rata-rata keadaannya sama, sampai tujuh hari setelah tsunami , pemerintah sudah enggak ada, sudah enggak berfungsi. Kayak daerah enggak bertuan,” kenang Dita Alangkara, wartawan foto yang bekerja untuk Associated Press, yang meliput saat tsunami terjadi di Aceh.

Ia mengunjungi tiga kota yang terdampak, yakni Banda Aceh, Meulaboh, dan Calang, pada tanggal 28 Desember. Sepanjang pengamatannya, kota Serambi Mekah itu seperti sebuah kota mati. “Mayat-mayat masih dibiarkan bergelimpangan dalam arti yang sesungguhnya. Seminggu setelah bencana jenazah-jenazah masih enggak di-‘apa-apain’, enggak ada yang ‘mindahin’ karena semua orang masih syok,” ucapnya.

Ia menceritakan, “Semuanya hancur luar dalam. Bencana itu luar biasa. Saat itu manajemen bencana di Tanah Air memang masih belum terlalu baik. Bantuan juga sulit diberikan, apalagi akses transportasi dan komunikasi juga terputus.” Para sukarelawan dari dalam dan luar negeri banyak yang tergerak menolong. Bahkan, LSM dan SAR takbisa langsung masuk ke lokasi bencana karena jalan yang rusak. Ke Banda Aceh waktu itu pesawat masih ada, tetapi banyak daerah di luar ibu kota itu yang terisolasi, seperti Meulaboh. “Jalannya putus, pesawat juga enggak ada. Belakangan baru ada Susi Air dan SMAC. Saya ‘numpang’ helikopter ke Meulaboh,” kata Dita.

Yang lebih parah, menurut dia, adalah Calang, Ibu Kota Kabupaten Aceh Jaya. Saat itu Calang masih jadi kota baru hasil pemekaran. “Kantor bupatinya, kantor-kantor pemerintahan daerah hancur semua. Saya lupa berapa jiwa, tetapi sebagian besar penduduknya lewat sudah,” kenangnya.

Saat dia turun ke lokasi pada hari kedua setelah bencana, pria ini mengaku sempat syok melihat ratusan ribu jasad manusia bergelimpangan di jalan-jalan. Dia sempat menyaksikan para korban yang menyimpan trauma.

Berangsur Pulih Harding kembali ke Aceh setelah 10 tahun bencana tsunami. Menurut dia, kini Aceh sudah berbenah. Bangunan-bangunan yang hancur kembali dibangun. Pohon-pohon telah tumbuh lagi. Saat dilihat dari jalan, desa kecil Lhoknga itu seperti tersembunyi di balik tirai tebal, pepohonan berwarna hijau.

“Ketika kami menghentikan kendaraan di daerah pinggiran, saya berdiri di tepi jalan di atas bukit sembari mencari wajah yang saya kenali dan memikirkan betapa banyak perubahan yang terjadi dibandingkan 10 tahun lalu. Dia berhasil bertemu lagi dengan salah seorang anak korban tsunami, Mawardah, yang dikenalnya di tenda darurat satu dasawarsa lalu.

Dita yang datang kembali ke Aceh dalam beberapa kesempatan, melihat luka dalam diri para korban tsunami perlahan-lahan mulai sembuh. Pemerintah, yang dulu sempat tidak berfungsi, juga sudah mulai berbenah dalam hal manajemen bencana.

“Saya punya beberapa teman waktu itu, mereka ada yang kehilangan istrinya, anaknya. Sudah 10 tahun berlalu, waktu yang cukup lama untuk mereka bisa bangkit kembali. Seperti kotanya sendiri, mereka juga sudah mulai balik ke kehidupan normal,” ujarnya.

Mawardah merupakan cerminan keadaan di Aceh dalam satu dekade setelah tsunami. “Dia mahasiswi cerdas. Dia bekerja dan belajar dengan keras. Sebagai seorang perempuan, dia memiliki semangat seperti pria. Dia kuat, tidak mudah menyerah,” kata guru bahasa Inggrisnya Maulizan Za.

“Saya ingin menjadi seorang perempuan yang kuat. Setelah saya lulus saya akan kuliah di Amerika, dan bekerja sebagai seorang reporter. Saya merasa masa depan saya akan cerah,” kata Mawardah dengan rasa percaya diri.

Namun, satu dekade pascatsunami, Mariati (21), gadis yatim piatu korban bencana itu, belum juga mendapatkan rumah. Memang dia mendapatkan beasiswa dari program Bidikmisi Kementerian Pendidikan, tetapi bantuan lainnya tidak ada.

Sekarang Mariati tinggal sebatang kara. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya selama ini di Banda Aceh, dia mengajar les privat matematika pada anak sekolah di rumah-rumah, khususnya les matematika, karena dia kuliah di FKIP Matematik di Unsyiah.

Pada peringatan 10 tahun tsunami, tidak banyak harapan yang dia inginkan. Akan tetapi, dia berharap pemerintah bisa berlaku adil dan memperhatikan dirinya sebagai korban tsunami yang belum dapat rumah. Apalagi, dia hidup sebatang kara.

Meskipun penduduk Aceh mulai melupakan dukanya, trauma akibat dahsyatnya tsumani takbegitu saja hilang. Menurut Yulia Direskia, Psikolog Tsunami and Disater Mitigation Research Center (TDMRC) Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, secara psikologi, masyarakat Aceh belum siap menghadapi jika bencana kembali melanda.

Trauma gempa dan tsunami masih belum hilang dari ingatan mereka, katanya. “Ketika terjadi gempa, mereka panik dan tidak bisa mengendalikan diri. Kepanikan itu membuat mereka kesulitan mengendalikan kerja otak. Mereka kalang kabut saat hendak menyelamatkan diri. Padahal, pengendalian kepanikan sangat penting saat evakuasi dari bencana tsunami,” katanya.

Menurut Yulia, ketika gempa terjadi, pikiran sebagian besar penduduk Aceh kembali menerawang ke tsunami 2004. Bahwa ombak besar akan menggulung mereka. “Padahal, jika mereka tidak panik, setelah gempa, warga memiliki waktu beberapa menit guna lari menyelamatkan diri. Karena panik, mereka malah tidak bisa berpikir untuk menyelamatkan diri,” katanya.

Setelah tsunami 2004, pemerintah membangun 50 unit sirene peringatan tsunami di seluruh daerah rawan di Indonesia. Dari jumlah ini, enam di Banda Aceh dan Aceh Besar. Namun, sebagian besar masyarakat Aceh tidak bisa berpegang pada sistem peringatan ini.

Sugiarto, penduduk Kajhu, Kecamatan Baitussalam, Aceh Besar, yang tinggal di sekitar sirene mengatakan bahwa alat tersebut belum bisa dijadikan patokan. Pasalnya, pernah dua kali bermasalah. “Pertama Juni 2007, tiba-tiba sirene tsunami berbunyi keras, padahal tidak terjadi gempa,” ujarnya.

Kesalahan berulang saat terjadi gempa dengan kekuatan 8,5 SR, 11 April 2012. Meskipun BMKG menyebutkan gempa berpotensi tsunami, tidak satupun sirene berbunyi. “Padahal, dalam setiap simulasi, sembilan menit setelah gempa jika berpotensi tsunami, sirene harusnya berbunyi,” kata Nurdin, warga Blang Oi, Kota Banda Aceh.

Dari enam sirene di Aceh, saat itu yang berbunyi hanya yang di kantor Gubernur Aceh. Itu pun setelah petugas menyalakannya secara manual. Seperti kata Nurdin, karena kesalahan-kesalahan itu, penduduk sudah tidak percaya. Oleh karena itu, jika gempa kuat, sirene tidak berbunyi, mereka lansgung menyelamatkan diri ke tempat yang lebih tinggi. (ant/BJ)