Home Nasional Pendanaan Infrastruktur Rp5000 Triliun Dipertanyakan

Pendanaan Infrastruktur Rp5000 Triliun Dipertanyakan

Ilustrasi
Ilustrasi
Ilustrasi

Jakarta, 26/11 (Beritajateng.net) – Pendanaan untuk program dan proyek infrastruktur pemerintah dalam lima tahun ke depan sebesar Rp5.000 triliun lebih, dipertanyakan karena sampai ini belum jelas.

“Pendanaannya darimana? Skemanya seperti apa? Belum lagi kendala klasik pembangunan infrastruktur masih mengemuka,” kata Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Bobby Gafur Umar kepada pers usai membuka “Indonesia International EPC Conference and Exhibition 2014” dan “Maritime Forum” pertama di Indonesia serta “PII Award” di Jakarta, Rabu.

Penegasan tersebut terkait dengan rencana pemerintah untuk membangun aneka proyek infrastruktur dalam lima tahun ke depan senilai Rp5.500 triliun dan terangkum sedikitnya dalam 17 butir rencana pembangunan infrastruktur nasional guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi 8-10 persen.

Sejumlah proyek itu antara lain pembangunan 2.650 kilometer jalan baru, 1.000 kilometer jalan tol dan 3.200 kilometer jalur KA, kemudian 15 bandara dan 24 pelabuhan baru, pengadaan pesawat dan kapal barang perintis, hingga kepada pembangunan 30 waduk baru,saluran irigasi, penyediaan air bersih dan sanitasi lingkungan.

Belum lagi infrastruktur energi termasuk 33 pembangkit listrik baru, serta infrastruktur telekomunikasi dan teknologi informatika.

Menurut Bobby yang juga Ketua Komite Tetap Pengembangan Infrastruktur Kadin ini, pemerintah perlu mempertegas dari awal persoalan pendanaan ini sebab jika tidak nantinya hanya terjebak pada rencana besar, tetapi tidak matang dalam hal perencaannya dan hanya berkutat pada kendala-kendala klasik seperti persoalan sulitnya pembebasan lahan dan mitigasi resiko.

“Biaya infrastruktur itu kan biasanya terbagi dua yakni mana bagian dan tanggung jawab pemerintah dan mana yang diserahkan kepada swasta. Karena secara garis besar kan pendanaan pemerintah tidak banyak,” katanya.

Oleh karena itu, tegasnya, dalam satu atau dua bulan ke depan ini, sudah harus ada gambaran terobosan yang hendak diambil pemerintah, apakah itu perlunya dibentuk semacam pendanan khusus infrastruktur (infrastruktur fund) atau pendirian bank infrastruktur.

Untuk infrastruktur fund tersebut, katanya, pemeriNtah bisa memaksimalkan penerbitan surat utang atau pemanfaatan dana-dana dalam negeri seperti Jamsostek, Dana Pensiun atau lainnya, sedangkan untuk bank infrastruktur, perlu lagi semacam Bapindo yang bertugas menyediakan pendanaan jangka panjang di atas 10 tahun dengan bunga murah khusus infrastruktur.

“Khusus terkait lahan, hendaknya pemerintah mempertegas dalam masa peralihan, persoalan lahan sesuai UU Pengadaan Tanah baru dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai komandannya yang sebelumnya adalah pihak lain seperti Ditjen Bina Marga di Kementerian PU, hendaknya tidak lagi memulai dari baru lagi bagi proyek yang sudah jalan,” katanya.

Untuk mempertegas itu semua, katanya, bisa saja pemerintah menerbitkan Keputusan Presiden atau lainnya agar persoalan rencana besar infrastruktur ini tidak hanya jadi wacana dalam lima tahun ke depan.

Tantangan insinyur Pada bagian lain, Bobby mengatakan, peluang pembangunan infrastruktur di Indonesia dalam lima tahun ke depan ini, menjadi tantangan tersendiri bagi para insinyur di Indonesia.

“Jumlah insinyur Indonesia sangat kurang karena setiap tahun hanya mewisuda sebanyak 40 ribuan insinyur. Bahkan untuk standar insinyur yang memiliki sertifikasi dan diakui secara internasional di lingkungan ASEAN saja tidak lebih dari 50, padahal Malaysia sudah ratusan. Indonesia hingga 2025 sedikitnya harus ada 1,5 juta insinyur atau dua kali lipat dari saat ini sebesar 750 ribuan,” katanya.

Praktisi bisnis EPC di sektor minyak dan gas, Iwan H. Marbun mengakui bahwa sebenarnya para insinyur Indonesia memiliki kemampuan yang tidak kalah dengan para insinyur asing karena terbukti para insinyur Indonesia juga banyak yang dipercaya di perusahaaan multinasional.

“Memang harus diakui, SDM insinyur Indonesia mampu, tetapi jumlahnya sedikit karena sebagian lainnya banyak yang lebih suka bekerja dengan perusahaan asing di luar negeri karena mereka digaji lebih tinggi dan profesionalismenya dihargai,” katanya.(ant/pj)

 

 

 

 

Advertisements