Home Headline Pencemaran Limbah, Sido Muncul Terancam Sanksi Berat

Pencemaran Limbah, Sido Muncul Terancam Sanksi Berat

sido muncul

Ungaran, 15/1 (BeritaJateng.net) – Tercemarnya sungai Klampok oleh limbah pabrik, membuat Bupati Semarang, dr. Mundjirin gerah.

Rabu (15/1), usai acara penandatanganan pakta integritas yang dilakukan seluruh kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Bupati langsung memerintahkan Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Semarang, Nurhadi untuk melakukan kajian pencemaran sungai Klampok.

Jika ditemukan pelaku pencemarannya, akan diberi sanksi mulai dari penurunan status penanganan lingkungannya dan terberat sanksinya pencabutan izin usaha.

“Tolong Pak Nurhadi (Kepala BLH) identifikasi berapa pabrik yang membuang dan setiap pabrik di cek satu persatu. Jangan-jangan ada yang lainnya, Sidomuncul. Ada laporan kalau berbau dan warnanya hitam, harus diteliti bisa jadi inveksius,” perintah Bupati Semarang dr. Mundjirin kepada Nurhadi di hadapan sejumlah wartawan.

Menurut Bupati, sudah 2 kali Sidomuncul bermasalah dengan limbah. Beberapa tahun lalu setelah dilakukan pengecekan ternyata ada kebocoran limbah. Tetapi sudah dilakukan perbaikan setelah diberi pembinaan. Belakangan muncul kembali permasalahan limbah atas laporan dari masyarakat.

Bahkan masyarakat melaporkan akibat pencemaran limbah itu menyebabkan tanaman tidak normal. Ada temuan Padi yang tercemari limbah berbeda rasa dan warnanya. Bupati berjanji akan segera melakukan pemeriksaan.

“Sudah dua kali dan saya melihat ke sana. Dulu ada kebocoran, dan dapat bendera hitam. Kemudian diberi pembinaan dan teguran akhirnya menjadi baik. Lalu ada laporan lagi saya cek lagi dan ada kebocoran kemudian diperbaiki. Eh…ini ada laporan lagi. Katanya warnanya jelek dan ada endapannya. Ada juga laporan tanaman Padinya berbeda. Nanti akan kita cek seperti apa kondisinya. Apakah berasnya itu bisa dimakan dan berbahaya atau tidak,” ungkap Bupati.

Bupati melanjutkan, ada sebanyak 8 pabrik yang berada di sepanjang sungai Klampok. Sehingga pihaknya memerintahkan untuk melakukan pemeriksaan secara detail kondisi sungai Klampok. Sehingga dapat diketahui, limbah tersebut berasal dari pabrik apa. Jika ditemukan ada pelanggaran pencemaran limbah, akan diberi pembinaan hingga dicabut izinnya.

“Belum tentu itu dari Sidomuncul, karena ada 8 pabrik di sana. Ada itu saya lihat pabrik pengolahan jeans yang membuang ke sungai. Kalau perlu cek satu persatu. Andaikata belum punya IPAL ya stop dulu. Kalau melanggar ya pembinaan dan perbaikan, tapi kalau dua sampai tiga kali harus diturunkan statusnya sampai distop operasionalnya,” tandasnya.

Saat disinggung mengenai kelambanan BLH dalam menangani pencemaran tersebut, Mundjirin mengatakan bukan lambat tapi kesulitan melihat ini limbah siapa. Mudah-mudahan satu pabrik jadi mudah mendeteksi.

Sementara itu Nurhadi mengatakan, warna dan bau belum bisa menjadi parameter pencemaran. Tetapi BLH akan memfasilitasi apa yang diinginkan DPRD Kabupaten Semarang. Jika membutuhkan pengujian maka akan dilakukan secepatnya.

“Perdanya mengatakan begitu, bahwa warna dan bau tidak menjadi parameter pencemaran,” tutur Nurhadi. (BJ27)