Home Lintas Jateng Pemprov Jateng Terapkan Sistem Samsat Online

Pemprov Jateng Terapkan Sistem Samsat Online

465
0
image
Ilustrasi

Semarang, 7/1 (BeritaJateng.net) – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melakukan inovasi dengan penerapan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) secara “online” guna meningkatan pendapatan asli daerah, khususnya dari sektor pembayaran pajak kendaraan bermotor.

“Dengan adanya pembayaran secara ‘online’ di kantor Samsat III Krapyak sebagai proyek percontohan yang akan saya resmikan besok (Kamis, red), diharapkan semakin banyak masyarakat yang membayar pajak kendaraan,” kata Gubernur Jateng Ganjar Pranowo di Semarang, Rabu.

Menurut Ganjar, dengan adanya sistem pembayaran pajak kendaraan bermotor secara “online” tersebut maka masyarakat tidak perlu khawatir lagi dengan adanya praktik pungutan liar atau dipersulit saat proses bayar pajak.

Politikus PDI Perjuangan itu menjelaskan bahwa pembayaran pajak secara “online” hampir sama dengan pembayaran listrik melalui pulsa atau transfer sejumlah uang melalui mesin anjungan tunai mandiri.

“Terkait dengan Samsat ‘online’, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Jateng menggandeng Bank Jateng dalam pelaksanaannya,” ujarnya.

Ganjar mengatakan bahwa tanda bukti pembayaran pajak kendaraan bermotor yang dibayarkan wajib pajak melalui mesin ATM akan keluar seukuran dengan surat tanda nomor kendaraan.

“Setelah mendapat ‘print out’ dari mesin ATM yang akan ditempatkan di titik-titik keramaian maka wajib pajak harus menukarnya dengan STNK sebagai bukti telah membayar pajak kendaraan bermotor,” katanya.

Ganjar mengaku sudah melakukan uji coba pembayaran pajak kendaraan bermotor secara “online” dan berencana akan direplikasikan serta diterapkan di seluruh kantor Samsat yang ada di Provinsi Jateng.

“Saya berharap semua kantor Samsat di Jateng menggunakan sistem ‘online’ pada tahun ini,” ujarnya.

Penadapatan asli daerah Provinsi Jawa Tengah dari sektor biaya pajak nomor kendaraan bermotor dinilai masih rendah dibandingkan dengan sejumlah provinsi lain sehingga perlu ada upaya peningkatan.

Kepala Bidang Retribusi dan Penerimanaan Lain-Lain Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Jawa Tengah Dyah Poespitasari mengakui bahwa pendapatan dari BPNKB untuk Jateng yang tergantung pada daya beli masyarakat itu memang dinilai lebih rendah dibandingkan dengan DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat.

Ia menjelaskan bahwa berdasarkan data pada periode Januari-Agustus 2014 terdapat sebanyak 750 ribu unit kendaraan bermotor baru yang dibeli masyarakat Jateng.

Menurut dia, jumlah kendaraan bermotor baru yang didominasi sepeda motor itu akan terus meningkat hingga akhir 2014 karena pada 2013 tercatat sebanyak 1,1 juta unit kendaraan baru.

“Dari 750 ribu unit kendaraan bermotor tersebut sudah terkumpul pemasukan pajak dari sektor BPNKB yang mencapai Rp2,1 triliun atau baru terealisasi 61,45 persen dari target PAD dari BPNKB 2014 sebesar Rp3,5 triliun,” ujarnya. (Ant/BJ)