Home News Update Pemprov Jateng Segera Serahkan Laporan Kekayaan Pejabat Eselon V

Pemprov Jateng Segera Serahkan Laporan Kekayaan Pejabat Eselon V

Ganjar-Pranowo

Semarang, 8/2 (BeritaJateng.net) – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah segera menyerahkan laporan harta kekayaan aparatur sipil negara (LHKASN) pegawai negeri sipil eselon V setempat ke pemerintah pusat melalui inspektorat.

“Laporan harta kekayaan aparatur sipil negara PNS eselon V atau yang berada di luar struktural akan kami susulkan secepatnya karena seluruh PNS eselon I–IV di Jateng sudah semua,” kata Sekretaris Daerah Jateng Sri Puryono di Semarang, Minggu.

Ia menjelaskan bahwa pihaknya akan kembali memberikan surat edaran terkait dengan kewajiban penyerahan LHKASN eselon V.

“Ya, nanti kami berikan surat edaran lagi karena itu akan dikaitkan dengan penilaian saat yang bersangkutan akan mengikuti promosi jabatan, sudah serahkan LHKASN atau belum,” ujarnya.

Sri Puryono menegaskan bahwa pihaknya tidak segan menjatuhkan sanksi kepada PNS eselon V yang tidak menyerahkan LHKASN dalam waktu dekat.

“Kalau ada PNS yang membandel tidak serahkan LHKASN, akan ada sanksinya karena itu merupakan tindakan indispliner,” katanya.

Sebelumnya, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menyatakan bahwa seluruh pegawai negeri sipil eselon I hingga IV di lingkungan pemerintah provinsi setempat telah menyerahkan LHKASN.

Menurut Ganjar, penyerahan LHKASN oleh seluruh PNS di Jateng itu sudah dilakukan sebelum Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi mengeluarkan surat edaran.

Ia menjelaskan bahwa kewajiban menyerahkan LHKASN oleh jajaran PNS itu sebagai bentuk transparansi dan pencegahan tindak pidana korupsi.

“Dengan diserahkannya LHKASN, seluruh jajaran birokrat akan terbiasa bersikap terbuka,” ujar politikus PDI Perjuangan itu.

Seperti diwartakan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Yuddy Chrisnandi telah mengeluarkan surat edaran yang mewajibkan eselon III, IV, dan V di lingkungan instansi pemerintah untuk menyampaikan LHKASN.

“Saya sudah mengeluarkan surat edaran yang mewajibkan aparatur sipil untuk memberikan laporan harta kekayaan kepada atasan bersangkutan dan instansi-instansi terkait. Kewajiban ini termasuk untuk aparatur sipil negara yang baru dilantik, dan yang baru lulus dari CPNS,” kata Yuddy.

Yuddy mengatakan bahwa kewajiban menyampaikan laporan harta kekayaan oleh aparatur sipil negara, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian LHKASN di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagai wujud pernyataan integritas atas harta kekayaan aparatur sipil negara.

“Hal ini sebagai bentuk akuntabilitas tugas guna mencegah penyalahgunaan wewenang dan korupsi. Karena dari beberapa kasus yang muncul, korupsi itu juga melibatkan pejabat eselon rendah, misalnya dalam kasus Gayus Tambunan,” kata dia.

Menurut Yuddy, diperlukan langkah preventif atau pencegahan dalam pemberantasan korupsi dan penyalahgunaan wewenang oleh aparatur sipil negara.

“Khusus bagi aparatur sipil negara di Kementerian PAN-RB, pelaporan LHKASN selambat-lambatnya harus diserahkan akhir Januari 2015, sedangkan bagi instansi lain sekurang-kurangnya tiga bulan,” ujarnya. (ant/BJ)