Home Ekbis Pemprov Jateng Diminta Tetap Jadikan BKK Sebagai ILM

Pemprov Jateng Diminta Tetap Jadikan BKK Sebagai ILM

Semarang, 15/1 (BeritaJateng.net) – Pemerintah Provinsi Jateng diminta membatalkan konsolidasi seluruh Badan Kredit Kecamatan (BKK) yang berada di kabupaten/kota, menjadi PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) BKK Jateng.

Sebelum konsolidasi saham mayoritas BKK dikuasai Pemerintah Kabupaten/Kota. Namun, setelah konsolidasi Pemprov Jateng akan menjadi pemegang kendali dengan menguasai saham minimal 51%, dan Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki saham maksimal 49%. Hal tersebut dikemukakan anggota Komisi C DPRD Jateng Yahya Haryoko.

Ungkapan tersebut dikemukakan terkait dengan rencana konsolidasi BKK menjadi PT BKK Jateng. Konsolidasi itu kini sedang dalam proses, karena payung hukum yakni peraturan daerah yang akan disahkan, masih dalam kejaian Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri).

Tetap Jadi LKM

Menurut Politikus FPPP itu, BKK perlu dipertahankan sebagai Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Cakupan LKM sendiri memiliki wilayah operasional di tingkat kecamatan yang ‘menangani unit bisnis mikro dan kecil.

Idealnya, di kecamatan selain ada LKM swasta yang jumlahnya di Jateng mencapai 10 ribu lebih, juga perlu ada LKM dari pemerintah yakni BKK.

“Sementara ditingkat provinsi kita kan sudah punya PT BPR BKK dan PT Bank Jateng di tingkat regional. Jadi saya berharap Pemprov Jateng membatalkan konsolidasi seluruh BKK yang berada di bawah naungan kabupaten/kota,” terang Yahya.

Menurut Yahya, selama ini BKK beroperasi di kecamatan-kecamatan sebagai lembaga keuangan mikro, dan menangani pengumpulan dana dan penyaluran kredit untuk kalangan masyarakat bawah.

“Mereka sudah sangat paham menangani kredit mikro, seperti kepada pedagang pasar dengan pola angsuran harian dan mingguan. Kalau dipaksakan, semua BKK dikonsolidasikan menjadi BPR dengan kantor pusat di ibu kota Provinsi, saya khawatir Pemprov tidak punya akses lagi pada kalangan bisnis unit mikro di pedesaan dan kecamatan,” imbuhnya.

“Saya kira perlu dipertanyakan, apakah pengelolanya nanti masih mau mengurusi mereka, menangani kredit yang umumnya hanya Rp100.000an dengan angsuran harian atau mingguan? Agaknya tidak,” tandasnya.

Pola Hibah

Mengenai modal Pemprov yang terlanjur disetor ke BKK di kabupaten/kota, Yahya menyarankan agar dihibahkan saja untuk memperkuat struktur modal BKK. Dengan begitu Pemrov Jateng tetap bisa memperkuat BKK tanpa harus menaikkan BKK menjadi BPR.

“Opsi lain bisa sharing dengan Pemerintah kabupaten/kota, tapi Pemrov harus minoritas dalam memegang saham,” sarannya.

Yahya berpendapat, sekarang ini momentumnya tepat bagi kita untuk membenahi BKK, tanpa harus mengubahnya menjadi BPR. Berdasarkan undang-undang (UU) Nomor 1 Thun 2013, seluruh LKM juga wajib memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Harusnya paling lambat per 8 Januari 2016. Namun setelah konsultasi dengan DPR Pusat, OJK memperpanjang selama dua tahun hingga 8 Januari 2018,” terangnya.

Seperti diketahui, di Jateng terdapat sekitar 11.000 LKM termasuk BKK. Hingga 8 Januari lalu, baru 20 LKM yang memenuhi syarat mendapatkan izin usaha dari OJK, delapan di antaranya telah dikukuhkan. (*)