Pemprov Jateng Alokasikan Rp. 38 Miliar Untuk Pemilik KJS

Warga miskin. Foto: Istimewa

SEMARANG – Pemerintah provinsi Jawa Tengah mengalokasikan anggaran sebanyak Rp. 38 miliar untuk warga miskin yang sudah tidak produktif dan memiliki Kartu Jateng Sejahtera (KJS). Saat ini pemilik KJS di Jateng tercatat sebanyak 12.764 kepala keluarga (KK).

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jateng, Urip Sihabudin mengatakan,  KJS itu diberikan bagi warga tidak sejahtera di Jateng yang tidak terakomodir  bantuan baik APBD maupun APBN seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).

“Jumlah warga tak sejahtera yang belum mendapatkan bantuan pemerintah sebenarnya 281 ribu KK, dari jumlah  itu sebanyak 12.764 KK merupakan warga tidak produktif,” katanya di Semarang, kemarin.

Dikatakan dia, KJS hanya diberikan kepada 12.764 KK yang tergolong sebagai warga miskin yang tidak produktif. Dalam Rancangan APBD Pemprov Jateng 2017, dianggarkan setiap penerima KJS dibantu Rp250 ribu per bulan.  Kalau dihitung, 12.764 KK kali Rp250 ribu kali 12 bulan, maka jumlahnya sebanyak Rp38,292 miliar.

Menurut Urip, warga miskin yang tidak produktif itu harus diselamatkan dulu, karena selama ini tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah, bahkan mereka sudah tidak mampu bekerja.

“Yang masih produktif saya kira masih bisa bertahan, karena masih bisa bekerja. Selama ini warga yang tidak produktif hanya mengandalkan bantuan dari keluarga maupun tetangga,” ujar dia.

Urip membeberkan, bantuan kepada pemegang kartu KJS itu sifatnya bantuan sosial,  yang memantau adalah tenaga kesejahteraan suka rela kecamatan dari Dinas Sosial.

(NK)

SHARE

Tulis Komentar Pertama