Home Headline Pemkot Curigai Dananya Raib pada Januari 2015

Pemkot Curigai Dananya Raib pada Januari 2015

wpid-keuangan_mikro_mgs5ou.jpg

Semarang, 18/3 (BeritaJateng.net) – Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Semarang telah mencurigai dugaan raibnya dana Rp22 miliar milik pemkot saat dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) 6 Januari 2015 lalu.

“Awalnya pada akhir 2007 kita menyimpan uang di sejumlah perbankan. Waktu itu (jumlah, red.) memang cukup banyak sehingga ada tujuh perbankan,” kata Kepala DPKAD Kota Semarang Yudi Mardiana di Semarang, Rabu.

Dari tujuh bank yang bekerja sama penyimpanan dana itu, kata dia, pihaknya mendapatkan rekonsiliasi berupa rekening koran dan sebagainya setiap bulan, setiap tahun dan selama ini semua berjalan lancar.

Sesuai rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kata dia, dilakukan pembaruan MoU dengan mengundang tujuh perbankan pada 6 Januari 2015, namun salah satu bank, yakni Bank Tabungan Pensiun Nasional (BTPN) tidak datang.

Ketidakdatangan salah satu perusahaan perbankan itu dalam pembaruan MoU dengan Pemkot Semarang itu, diakuinya, menimbulkan kecurigaan, apalagi MoU yang ditanda tangani dengan kalangan perbankan itu penting.

“Kami jadi curiga. Ada apa ini? Kok MoU penting yang notabene pimpinan bank tempat kami ‘nyimpen’ uang di sana ‘pada’ datang semua, sementara salah satu bank yang saya sebutkan tadi tidak datang,” tukasnya.

Masih sesuai rekomendasi BPK, kata dia, disarankan untuk memindahkan dana dari layanan giro ke deposito yang sudah dilakukan pada November 2014 oleh DPKAD dengan bukti tanda terima sertifikat deposito.

Setelah itu, ia mengatakan dilakukan penelusuran kepada BTPN dengan menunjukkan sertifikat deposito dan laporan rekening koran yang diterima secara berkala, tetapi ternyata sertifikat itu tidak diakui bank tersebut.

“Kami kaget. Sertifikat ada, rekening koran ada, kok ‘ga’ diakui? Makanya, saya selaku bendahara umum daerah lapor ke Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang. Angkanya sekitar Rp22 miliar lebih,” katanya.

Yudi menjelaskan pernah empat kali mengirimkan surat ke BTPN ketika ada pemeriksaan BPK dan tiga di antaranya sudah dibalas, namun satu surat yang menanyakan besaran saldo dijawab harus diselesaikan secara hukum.

Makanya, kata dia, pihaknya melaporkan permasalahan tersebut ke Polrestabes Semarang, sementara BTPN melaporkan seorang karyawannya ke Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah yang diduga terlibat dalam kasus itu.

“Mereka (BTPN, red.) bukan melaporkan saya, tetapi karyawannya. ‘Lha’ saya yang dirugikan. Namun, laporannya duluan kami ke Polrestabes Semarang. Saya juga sudah lapor dulu ke BPK atas permasalahan ini,” katanya.

Berkaitan dengan pemindahan dana dari giro ke deposito, ia menjelaskan deposito kas daerah boleh diambil ketika dana dibutuhkan meski belum jangka waktu yang ditetapkan, berbeda dengan deposito pribadi.

“Syarat-syarat penyimpanan harus ada surat keputusan (SK) wali kota, dilanjutkan dengan MoU antara pemegang kas, saya, dan pimpinan perbankan yang diajak kerja sama dalam penyimpanan dana,” katanya.

Namun, Yudi enggan berspekulasi atas siapa-siapa yang terlibat dalam dugaan raibnya dana Pemkot Semarang senilai sekitar Rp22 miliar itu, termasuk orang dalam DPKAD, seraya menyerahkannya kepada pihak kepolisian.

“Yang jelas kita serahkan ke kepolisian, kita tunggu hasilnya, kemungkinan-kemungkinan yang terjadi entah dilakukan siapapun itu ranahnya penyidik untuk berspekulasi,” ujarnya. (Bj05)

Advertisements