Home Headline Pemkab Temanggung Alokasikan Rp36 miliar untuk TPP

Pemkab Temanggung Alokasikan Rp36 miliar untuk TPP

Ilustrasi

Temanggung, 1/2 (Beritajateng.net) – Pemerintah Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2015 mengalokasikan Rp36 miliar untuk tambahan penghasilan pegawai negeri sipil.

Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Temanggung Muh Sayid di Temanggung, Jumat, mengatakan dalam pembahasan RAPBD 2015, pihaknya mendesak kalangan eksekutif untuk menjamin kesejahteraan pegawai.

Seiring dengan pemberian tambahan penghasilan pegawai (TPP), eksekutif juga diminta untuk mengawasi kinerja bawahannya karena pemberian TPP akan menjadi tidak sah apabila tidak diimbangi dengan peningkatan kinerja.

“Silakan diberikan TPP, namun juga harus dibarengi dengan beberapa kriteria, seperti beban kerja, beban tugas, dan eselonisasi,” kata politikus Partai Nasional Demokrat itu.

Ia meminta dalam memberikan TPP, pemkab menitikberatkan pada beban kerja per individu, bukan pada SKPD.

“Pemkab perlu melakukan analisa kerja per personel karena bisa jadi dalam satu institusi dinas, antara satu pegawai dengan pegawai lainnya memiliki kedisiplinan yang tidak sama,” katanya.

Ia mengatakan hal yang mendasari pemberian TPP dalam hal ini fakta bahwa gaji PNS di Indonesia merupakan gaji paling kecil se-Asia Tenggara.

Nominal gaji yang diterima mereka, katanya, tidak sepadan dengan produktivitas.

Padahal, katanya, produktivitas PNS Indonesia menempati angka teratas se-Asia Tenggara.

“Kami berharap asas ‘reward and punishment’ berlaku. Apabila pegawai tidak disiplin dan tidak menjalankan tugas dengan baik maka sanksi harus diberikan,” katanya.

Sekda Pemkab Temanggung Bambang Arochman mengatakan pihaknya bekerja sama dengan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta melakukan penghitungan beban kerja.

Hasilnya, katanya, indeks besaran TPP yang diterima setiap eselon sudah dibuat.

Ia mengatakan hal yang menjadi pertimbangan adalah beban kerja pada jabatan-jabatan langka.

Ia menjelaskan besar atau kecilnya TPP antarpegawai akan menjadi berbeda karena presensi mereka juga menjadi pertimbangan.

“Nanti ada potongan, misalnya tidak masuk sekian persen, tidak mengikuti apel, sakit, tidak masuk sekian persen. Masing-masing ada kriterianya. Kemudian nanti dijumlah setelah dipotong-potong karena ketidakdisiplinan tadi. Baru didapat jumlah yang harus diberikan,” katanya.

Menurut dia, TPP mulai diserahkan Februari 2015 setelah diakumulasi dengan Januari 2015.

Beberapa pegawai yang secara mutlak tidak mendapat TPP, yaitu guru-guru bersertifikasi, pegawai RSUD, dan pegawai puskesmas.

“Guru sertifikasi tidak dapat, begitu juga pegawai RSUD dan puskesmas karena sudah mendapatkan kapitasi BPJS,” katanya.(ant/Bj02)

Advertisements