Home Lintas Jateng Pemkab Kudus Teledor Data Lahan Terdampak Waduk Logung

Pemkab Kudus Teledor Data Lahan Terdampak Waduk Logung

Majelis hakim PN Kudus saat melakukan pemeriksaan setempat (PS) di lokasi lahan yang disengketakan.
Majelis hakim PN Kudus saat melakukan pemeriksaan setempat (PS) di lokasi lahan yang disengketakan.
Majelis hakim PN Kudus saat melakukan pemeriksaan setempat (PS) di lokasi lahan yang disengketakan.

Kudus, 19/5 (Beritajateng.net)-Majelis hakim pengadilan negeri (PN) Kudus yang menyidangkan perkara perdata gugatan warga Desa Kandangmas, Kecamatan Dawe yang tanahnya terkena dampak proyek pembangunan Waduk Logung, Selasa (19/5) melakukan siding di lokasi yang disengketakan atau pemeriksaan setempat (PS).

Ketua majelis hakim, Tri Retnaningsih bersama hakim anggota Wijawiyata serta kuasa hukum pemilik tanah Marfuah, melihat secara langsung sebidang tanah yang tidak masuk dalam daftar yang dimiliki Pemkab Kudus. Padahal, tanah tersebut jelas-jelas berada di areal yang terdampak.

”Tanah milik Marfuah jelas-jelas berada di areal yang akan dibangun untuk Waduk Logung. Artinya, seharusnya tanah tersebut masuk dalam daftar yang harus dibebaskan dan mendapat penggantian,” jelas Koordinator Forum Komunikasi Korban Waduk Logung (Forkomakembung) Harjono ditemui Beritajateng.net di lokasi PS.

Menurut petugas dari PN Kudus yang mengikuti acara PS mengatakan, sidang dengan agenda mendatangi lokasi yang disengketakan dimaksudkan untuk melihat secara pasti lokasi yang disengketan. Hal tersebut dimaksudkan untuk membuktikan amar gugatan dengan fakta yang sebenarnya.

”Dalam data yang dimiliki Pemkab Kudus selaku pihak tergugat, tanah hak milik atas nama Marfuah memang tidak tercantum,” tambah Harjono.

Sementara tanah hak milik atas nama Jamin yang tidak lain adalah suami Marfuah yang lokasinya berada di areal yang tidak terkena proyek, justru masuk dalam daftar yang harus dibebaskan. Dan, untuk mencocokkan data yang ada di pihak penggugat dan tergugat, majelis hakim melakukan pemeriksaan setempat.

”Secara administrasi, Marfuah memiliki data-data yang cukup lengkap dan memiliki kekuatan hukum,” tegasnya.

Sementara itu menurut salah satu Kuasa Hukum Pemkab Kudus dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kudus, Muchamad Mastur mengatakan, pihaknya saat melakukan pengukuran menerima data tanah dari perangkat desa Kandangmas. Dalam data tersebut, memang tidak ada nama Marfuah.

”Kalau kenyataannya seperti ini kesalahan administrasi bersumber dari perangkat desa dalam melakukan pendataan,” katanya,

“Kami hanya mencantumkan data sesuai yang ada di administrasi desa. Tidak tahu itu kenapa bisa salah,” tandasnya.

Berdasarkan data yang ada, tanah Marfuah yang terkena proyek mempunyai luas 2490 meter persegi. Sedangkan, tanah dan bangunan rumah milik Jamin luasnya hanya 550 meter persegi dan berada di luar areal yang dibutuhkan untuk dibangun Waduk Logung. (BJ12)