Home Hukum dan Kriminal Pemkab Kudus Siap Patuhi Hasil Gugatan Waduk Logung

Pemkab Kudus Siap Patuhi Hasil Gugatan Waduk Logung

dok. beritajateng.net

dok. beritajateng.net

Kudus, 3/2 (BeritaJateng.net) – Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, menyatakan siap mematuhi hasil putusan gugatan perdata di Pengadilan Negeri setempat yang diajukan warga yang tanahnya terkena pembebasan Waduk Logung.

“Apapun hasil gugatan perdata di PN Kudus nantinya, Pemkab Kudus tentunya siap mematuhinya,” kata Asisten I Setda Kudus Agus Budi Satriyo di Kudus, Selasa.

Menurut dia, upaya gugatan perdata yang diajukan warga merupakan haknya sehingga harus dihormati.

Akan tetapi, lanjut dia, meskipun muncul gugatan secara perdata, bukan berarti pembangunan waduk harus dihentikan.

Pasalnya, kata dia, jalur konsinyasi atau uang ganti untung yang dititipkan di Pengadilan Negeri Kudus yang diajukan Pemkab Kudus juga memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Di antaranya, kata dia, terkait dengan jumlah lahan yang dibebaskan harus sudah mencapai 75 persen atau pemilik lahan yang setuju dengan pembebasan juga mencapai persentase yang sama.

Saat ini, kata dia, proses pembangunan Waduk Logung tetap jalan sesuai kontrak yang ditandatangani oleh pelaksana proyek.

“Hanya saja, kami tidak mengetahui soal kontrak kerja tersebut karena bukan kewenangan pemda setempat,” ujarnya.

Berdasarkan hasil pertemuan di Kantor Badan Pengairan Wilayah Sungai (BPWS) Pemali Juwana pada Jumat (30/1), kata dia, disampaikan pula bahwa rencana kedatangan Presiden RI Joko Widodo memang ditunda.

Meski demikian, lanjut dia, proses pembangunan Waduk Logung tetap jalan.

Berdasarkan keterangan dari PN Kudus, sidang gugatan perdata soal pembebasan lahan untuk Waduk Logung dijadwalkan Selasa (10/2).

Warga yang mengajukan gugatan perdata ke PN Kudus, sebanyak 46 warga dari Desa Kandangmas (Kecamatan Dawe) sebanyak 43 warga dan sisanya dari Desa Honggosoco (Kecamatan Jekulo).

Pada sidang perdana, PN Kudus akan berupaya memediasi antara pihak penggugat dengan pihak tergugat atau Pemkab Kudus c.q. Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kudus.

Materi gugatan warga pemilik lahan, yakni tuntutan ganti lahan dan ukuran lahan harus disesuaikan dengan kondisi di lapangan.

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, berkas permohonan konsinyasi ke Pengadilan Negeri Kudus sebanyak 68 berkas atau bidang tanah yang tersebar di empat desa.

Di antaranya, Desa Kandangmas sebanyak 55 berkas, Desa Tanjungrejo (Kecamatan Jekulo) sebanyak 11 berkas, dan dua berkas masing-masing di Desa Honggosoco (Kecamatan Jekulo) dan Rejosari (Kecamatan Dawe). (ant/BJ)