Home News Update Peminat Pengawas TPS Pilwakot Semarang Membludak

Peminat Pengawas TPS Pilwakot Semarang Membludak

ilustrasi
ilustrasi
ilustrasi

 

 

Semarang, 31/10 (BeritaJateng.net) – Minat warga Kota Semarang untuk mendaftar sebagai petugas pengawas tempat pemungutan suara (TPS) untuk pemilihan kepala daerah setempat pada tahun ini membeludak.

“Jumlah pendaftar untuk posisi petugas pengawas TPS pada pilkada Kota Semarang mencapai sekitar 4.000 orang,” kata anggota Panitia Pengawas (Panwas) Kota Semarang Bekti Maharani di Semarang, Jumat.

Padahal, kata dia, Panwas Kota Semarang hanya membutuhkan sebanyak 2.634 petugas pengawas TPS dilihat dari jumlah TPS untuk pilkada Kota Semarang 2015 yang tersebar di 16 kecamatan dan 177 kelurahan.

Sebenarnya, kata dia, jumlah TPS pilkada di Kota Semarang ada sebanyak 2.635 TPS, namun satu TPS akan diawasi panitia pengawas lapangan (PPL) setempat karena lokasinya yang berdekatan.

Ia mengatakan pihaknya akan menyaring dari 4.000 pendaftar itu menjadi 2.634 orang yang akan disebar ke setiap TPS, antara lain melalui berbagai tahapan seleksi, termasuk wawancara.

“Petugas pengawas TPS harus netral. Makanya, kami harus menyeleksi secara teliti. Salah satu persyaratannya, tidak terlibat sebagai tim sukses salah satu pasangan calon atau partai politik,” katanya.

Setelah terseleksi, kata anggota Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Panwas Kota Semarang itu, sebanyak 2.634 petugas pengawas TPS itu akan dilantik pada 16 November 2015.

“Mereka (petugas pengawas TPS, red.) akan dilantik di masing-masing kelurahan. Setelah itu, mereka akan bekerja selama 23 hari ke depan hingga proses pemungutan suara dilakukan,” katanya.

Oleh karena itu, Bekti mengharapkan seleksi ketat yang dilakukan Panwas Kota Semarang bisa menghasilkan petugas pengawas TPS yang berkualitas dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya.

Sementara itu, Ketua Panwas Kota Semarang Muhammad Amin menegaskan petugas pengawas TPS akan ditindak tegas jika melakukan pelanggaran, baik bersifat pidana, administrasi, dan kode etik.

“Masa tugasnya memang hanya satu bulan. Namun, kalau memang melanggar, ya, pasti akan kami tindak. Tergantung bentuk pelanggarannya. Kalau pelanggaran berat, bisa saja diganti,” pungkasnya. (Bj/ant)