Home Ekbis Pemerintah Tolak Penangguhan UMK

Pemerintah Tolak Penangguhan UMK

Ilustrasi

Ilustrasi
Ilustrasi

Semarang, 27/1 (Beritajateng.net) – Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan Jawa Tengah menolak semua pengajuan penangguhan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2015 karena dinilai tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
“Kami telah melakukan verifikasi terhadap pengajuan penangguhan UMK 2015 dari tiga perusahan, tetapi ternyata tidak memenuhi syarat untuk dikabulkan,” kata Kepala Disnakertransduk Jateng Wika Bintang di Semarang, Selasa.
Pertimbangan lain dari Disnakertransduk Jateng terkait dengan penolakan pengajuan penangguhan UMK 2015, kata dia, adalah masa kerja pekerja yang diajukan penangguhan telah di atas satu tahun dan jumlahnya hanya tiga orang.
“Penangguhan UMK bisa dilakukan terhadap buruh yang masa kerjanya di bawah satu tahun. Saya rasa tidak realistis jika penangguhan UMK itu dikabulkan karena jumlah tenaka kerjanya terlalu sedikit,” ujarnya.
Menurut dia, dengan tidak dikabulkannya tiga pengajuan penangguhan UMK 2015 itu, pihak perusahaan harus membayarkan hak-hak pekerjanya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Terkait dengan pemberlakuan UMK 2015 di Jateng, Wika meminta semua pihak agar segera melaporkan kepada Disnakertransduk Jateng jika mengetahui ada perusahaan yang tidak melaksanakan kewajibannya tersebut.
“Segera laporkan kepada kami, nanti pengawas kami yang akan menindaklanjutinya,” katanya.
Seperti diwartakan, UMK 2015 Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap wilayah barat yang telah ditetapkan sebesar Rp1.100.000,00 menjadi yang terendah di provinsi setempat jika dibandingkan dengan daerah lainnya, sedangkan UMK tertinggi di Kota Semarang dengan Rp1.685.000,00.
Berikut perincian UMK di Jateng: Kota Semarang Rp1.685.000,00; Kabupaten Demak Rp1.535.000,00; Kabupaten Kendal Rp1.383.000,00, Kabupaten Semarang Rp1.419.000,00; Kota Salatiga 1.287.000,00; Kabupaten Grobogan Rp1.160.000,00; Kabupaten Blora Rp1.180.000,00.
Kabupaten Kudus Rp1.380.000,00; Kabupaten Jepara 1.150.000,00; Kabupaten Pati Rp 1.176.500,00; Kabupaten Rembang Rp1.120.000,00; Kabupaten Boyolali Rp1.197.800,00; Kota Surakarta Rp1.222.400,00; Kabupaten Sukoharjo Rp1.223.000,00; Kabupaten Sragen Rp1.105.000,00; Kabupaten Karanganyar Rp1.226.000,00; Kabupaten Wonogiri Rp1.101.000,00; Kabupaten Klaten Rp1.170.000,00; Kota Magelang Rp1.211.000,00; Kabupaten Magelang Rp1.255.000.
Kabupaten Purworejo Rp1.165.000,00; Kabupaten Temanggung Rp1.178.000,00; Kabupaten Wonosobo Rp1.166.000,00; Kabupaten Kebumen Rp1.157.500,00; Kabupaten Banyumas Rp1.100.000,00; Kabupaten Cilacap wilayah kota Rp1.287.000,00, Kabupaten Cilacap wilayah timur Rp1.200.000,00, Kabupaten Cilacap wilayah barat Rp1.100.000,00; Kabupaten Banjarnegara Rp1.112.500,00.
Kabupaten Purbalingga Rp1.101.600,00; Kabupaten Batang Rp1.270.000,00; Kota Pekalongan Rp1.291.000,00; Kabupaten Pekalongan Rp1.271.000,00; Kabupaten Pemalang Rp1.193.400,00; Kota Tegal Rp1.206.000,00; Kabupaten Tegal Rp1.155.000,00; Kabupaten Brebes Rp1.166.550,00.