Home Ekbis Pemerintah Gratiskan Pengurusan SVLK Bagi IKM Mebel

Pemerintah Gratiskan Pengurusan SVLK Bagi IKM Mebel

mebel

Semarang, 7/1 (BeritaJateng.net) – Pemerintah memberikan toleransi kepada industry kecil menengah (IKM) mebel atau furniture, untuk mengurus sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK) hingga tahun 2016 mendatang. Namun mereka diharuskan untuk membuat deklarasi ekspor, sebagai dokumen pengganti dokumen verifikasi legal di pabean ekspor.

Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan Kementerian Perdagangan (Kemendag), Nurlaila Nur Muhammad mengatakan, dokumen deklarasi ekspor ini diharapkan dapat meringankan beban IKM mebel serta menunjang peningkatan ekspor produk industry mebel dan kerajinan. Namun demikian deklarasi ekspor ini hanya berlaku bagi IKM mebel yang telah memiliki tanda daftar industry (TDI) atau Izin usaha industry (IUI), dengan nilai investasi maksimal Rp.10 miliar.

“Selain itu IKM mebel ini harus memiliki Ekportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (EPIK) karena ini harus. Selain itu IKM ini belum memiliki V-legal. Jadi kalau IKM tapi sudah punya V-legal, ya tidak bisa,” ungkapnya Rabu.

Nurlaila mengatakan, kendati telah ada dokumen deklarasi ekspor, para IKM mebel diharuskan tetap mengurus SVLK paling lambat 1 januari 2016 mendatang. Pemerintah akan memfasilitasi dengan mempermudah pengurusan serta memberikan pembiayaan pengurusan SVLK.

“Pemerintah akan memberikan bantuan pembiayaan untuk sekali pengurusan SVLK sekitar Rp.20 juta – Rp.30 juta. Kedepan pengurusan nantinya tidak harus perorangan, tetapi bisa dilakukan secara berkelompok sehingga biaya akan lebih ringan,” ujarnya.

Saat ini dari 2.600 eksportir mebel yang terdaftar, baru sekitar 350 ekportir yang telah memiliki sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK). Padahal ketentuan pemberlakukan SVLK telah berlaku mulai 1 januari 2015 kemarin. Menurutnya dengan dokumen SVLK ini maka produk ekspor mebel dalam negeri akan bisa diterima oleh negara – negara di eropa dan amerika.

“Di uni eropa ini kan ada ketentuan European Union Timber Regulation, yang melihat detail legalitas produk mebel Indonesia. Dengan SVLK maka produk mebel ini bisa diterima eropa,” ujarnya. (BJ21)