Home Headline Pemberian Rekomendasi Juga Pertimbangkan Status Hukum

Pemberian Rekomendasi Juga Pertimbangkan Status Hukum

180
0

SEMARANG, 8/11 (Beritajateng.net) – Salah satu pertimbangan pemberian rekomendasi calon kepala daerah adalah dugaan keterlibatan tindak pidana yang dilakukan oleh bakal calon. Seperti yang selama ini sering beredar, disebutnya nama Ganjar Pranowo dalam pusaran kasus mega korupsi E-KTP.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ketua Bidang Politik dan Keamanan DPP PDI perjuangan Puan Maharani
usai menghadiri pengukuhan Komunitas Banteng Muda dan launching majalah Derap Juang di kantor DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah, Semarang, Rabu (8/11) malam.

“Jadi pertimbangan, bukan masalah orang perorang, ini satu daerah, provinsi, bagaimana keberlanjutan ke depannya, jadi petimbangan DPP partai untuk kemudian rekomendasi keluar seperti apa,” jelas Puan.

Secara umum, efek pencalonan kepala daerah yang terlibat proses hukum terlebih lagi jika ditetapkan tersangka menurutnya sangat menjadi pertimbangan meski ada azas praduga tak bersalah.

“Kalau sudah jadi tersangka, apa iya KPU memperbolehkan calon tersebut maju. Tata cara ada yang boleh mencalonkan ada yang tidak. Efek pencalonan tersebut kalau kita lakukan, jadi pertimbangan partai. Jadi tidak dari segi hukum saja,” jelasnya.

Meski demikian Puan mengakui dinamika politik bisa merubah segalanya. Namun menurutnya siapapun yang mendapatkan rekomendasi untuk Pilgub Jateng, haruslah memperkuat daerah dengan julukan “kandang banteng” itu.

Puan menambahkan, situasi politik itu selalu berdinamika. Waktu 2 bulan itu bisa saja semua terjadi. Bisa suara tambah besar, makin kuat, namun juga dengan dinamika yang ada belum tahu juga.

“Insya Allah calon yang diberi rekomendasi bisa memperkuat suara PDI Perjuangan ke depannya,” imbuhnya.

Ditanya soal pemberian rekomendasi yang sering mepet dengan waktu pendaftaran, Puan mengatakan, kondisi tersebut tidak akan berpengaruh dengan proses konsolidasi pemenangan mengingat konsolidasi akan terus dilakukan sejak dini walaupun rekomendasi belum diturunkan.

Namun demikian, Puan kembali menjelaskan jika masih ada waktu cukup panjang untuk menetapkan rekomendasi mengingat tidak hanya di Jawa Tengah yang belum menerima rekomendasi.

“Batas waktunya kan bulan Januari. Masih ada waktu. Yang lain jug belum kan, Jawa Barat belum, Kalimantan belum, masih banyak yang belum,” katanya.

Puan mengakui kalau sampai saat ini incumbent memiliki popularitas dan elektabilitas yang cukup tinggi dan sampai sekarang belum ada yang bisa menandingi.

“Hasil survei incumbent memang sangat bagus dan sosok lain belum ada yang mendekati. Kondisi seperti ini juga menjadi pertimbangan tersendi,” pungkasnya.

(NK)