Home Headline Pembelian Oudetrap Seharga Rp. 8,7 M Dinilai Janggal

Pembelian Oudetrap Seharga Rp. 8,7 M Dinilai Janggal

685

oudetrap
Semarang, 19/1 (beritajateng.net) – Pembelian Oudetrap, bangunan kuno di kawasan Kota Lama oleh Pemkot Semarang seharga Rp 8,7 miliar, mengundang pertanyaan dari banyak pihak.
Penjelasan Pemerintah kota Semarang perihal pembelian bangunan yang sesuai prosedur dan berdasar penaksiran harga sesuai perhitungan pihak apraisal (penaksir harga), seolah tidak cukup bila tidak menjelaskan soal proses penaksiran dan penetapan harga.
Berawal dari informasi harga lelang Oudetrap ketika masih menjadi barang sitaan bank pada tahun 2014.
“Waktu itu Bank menawarkan Oudetrap melalui proses lelang senilai Rp 2,4 miliar. Sebanyak lima ( 5 ) Sertifikat HM, yaitu SHM No. 8 Luas  tanah ± 209 M2, SHM No.9 Luas  tanah ± 66 M2, SHM No.5490 Luas  tanah ± 146 M2, SHM No. 5491 Luas  tanah ± 87 M2 dan SHM No. 5492 Luas  tanah ± 213 M2,” tutur Budhi Pranoto pemilik bangunan Oedetrap.
Namun dalam lelang tersebut, lanjut Budhi, dengan jumlah Rp. 2,4 miliar yang ditawarkan, bangunan tersebut tidak laku, bahkan tanah bangunan di belakang Oudetrap Jl. Garuda 21-23 Semarang sebanyak tiga sertifikat HM, berdasar SHM No. 4 Luas  tanah ± 224 M2, SHM No. 5 Luas  tanah ± 169 M2, SHM No. 6 Luas  tanah ± 82 M2, atas nama istri saya, Retnawati Hadiwidjaja dengan LT seluruhnya ± 475 M2 yang terletak di Kel. Tanjung Mas, ditawarkan secara lelang Rp. 1,6 miliar namun juga tidak ada yang menawar.
Alasan pembelian Oudetrap yang dibiayai APBD Perubahan 2014 juga menimbulkan tanda tanya. Termasuk rekomendasi Badan Pengelola Kawasan Kota Lama (BPK2L) Kota Semarang dimana pemilik Oudetrap merupakan anggota BPK2L.
Diduga pembelian gedung Oudetrap sarat dengan Nepotisme, mengingat Budhi Pranoto sebagai anggota BP2KL Semarang selama 3 periode.
Mengingat rencana pengangaran kajian dan pembelian aset kota lama dianggarkan APBD 2015 namun mendadak  perubahan dari rencana APBD 2015 menjadi APBD Perubahan 2014.
Banyaknya pertanyaan tentang pembelian Oudetrap tentu mengharuskan Pemkot bersama pihak terkait menjelaskan secara rinci, terutama pemilik bangunan, pihak bank dan apraisal.
Bagaimanapun semua berawal dari selisih harga beli Oudetrap oleh Pemkot dengan harga penawaran lewat lelang bank atas Oudetrap sewaktu menjadi barang sitaan.
Perlu diingat bahwa Oudetrap adalah bangunan milik perorangan dengan tanah yang berstatus sertifikat HM. Tanah tempat Oudetrap berdiri di atasnya tentu memiliki nilai ekonomi tinggi. Ini tidak lepas dari luas tanah, kondisi tanah dan lokasi di tengah kota Semarang.
Fakta luas tanah lokasi Oudetrap yang 721 m2 tentu memiliki nilai jual objek pajak (NJOP) sebesar Rp. 537.000/m2 dan memiliki tiga ( 3 ) Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB  tahun 2014 sedangan tanah dan bangunan jl. Garuda 21-23 seluas 475 m2 memiliki dua ( 2 ) Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB  tahun 2014.
Perlu dikaji agar dapat diketahui pantas tidaknya pemilik menawarkan harga Oudetrap, tim apraisal menaksir harga dan Pemkot menetapkan harga.
Harga-harga itu tentu harus meliputi segala item, termasuk pajak dan biaya lain-lain yang resmi. Notaris yang mengurusi akta balik nama, kantor Pajak, Kantor Pertanahan dan pihak bank tempat transaksi pembayaran jual beli Oudetrap dilakukan, ada baiknya memberi penjelasan berdasarkan data dan fakta. (BJ05)