Home Nasional Pembatalan Pengangkatan Kapolri Bukan Opsi Sulit

Pembatalan Pengangkatan Kapolri Bukan Opsi Sulit

431
Komjen Budi Gunawan.foto/Ist

Komjen Budi Gunawan

Semarang, 18/1 (BeritaJateng.net) – Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia berpendapat pembatalan atas pengangkatan Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan sebagai Kapolri seharusnya bukan opsi yang sulit bagi Presiden RI Joko Widodo.

“Pilihan penundaan, bukan pembatalan atas pengangkatan Komjen Polisi Budi Gunawan sebagai Kapolri telah menyampingkan asas kepatutan dan semangat penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme, red.),” kata peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Miko Susanto Ginting melalui surat elektroniknya kepada Antara di Semarang, Minggu.

Asas praduga tidak bersalah, menurut Miko, seharusnya ditegakkan dalam konteks proses peradilan yang pro justitia, bukan untuk disalahgunakan sebagai tameng kompromi dalam pemilihan pejabat publik. Apalagi, dalam pemilihan pejabat publik terdapat prinsip kepatutan yang seharusnya dikedepankan.

Dalam Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, disebutkan bahwa asas umum pemerintahan negara yang baik adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan, dan norma hukum, untuk mewujudkan penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari KKN.

Asas itu, lanjut Miko, wajib dipatuhi pejabat pemerintahan dalam melaksanakan wewenangnya sebagaimana diperintahkan dalam Pasal 8 Ayat (2) Huruf b Undang-Undang No. 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Menurut Miko, kompromi dalam praktik politik menjadi tidak wajar ketika menyangkut nilai-nilai dan prinsip dasar. Oleh karena itu, keberpihakan pada pemberantasan korupsi seharusnya menjadi salah satu nilai dan prinsip dasar seorang pemimpin yang tidak bisa ditawar.

“Pilihan Presiden Joko Widodo untuk menunda, bukan membatalkan pengangkatan tersangka Budi Gunawan, tidak mencerminkan ketegasan dan keberpihakan kepada gerakan antikorupsi di Indonesia. Pilihan penundaan juga menyisakan permasalahan hukum,” katanya.

Pasal 11 Ayat (5) UU No. 2/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa dalam keadaan mendesak, Presiden dapat memberhentikan sementara Kapolri dan mengangkat pelaksana tugas untuk selanjutnya dimintakan persetujuan DPR.

Penjelasan pasal tersebut, kata Miko, memberi dua syarat terkait dengan keadaan mendesak, yaitu melanggar sumpah jabatan dan membahayakan keselamatan negara.

Dengan memperhatikan proses serah terima jabatan dari Kapolri kepada Pelaksana Tugas (Plt.) Kapolri, Presiden seharusnya dapat menjelaskan apakah kedua syarat tersebut terpenuhi atau tidak.

“Pemberhentian Kapolri secara tetap dan selanjutnya mengangkat Plt. Kapolri seharusnya bukan opsi yang diambil Presiden. Pilihan tersebut menimbulkan kerancuan karena tidak memiliki rujukan dalam undang-undang,” kata Miko.

Atas dasar itulah PSHK mendesak Presiden untuk membatalkan pengangkatan tersangka Budi Gunawan dan bukan menunda. Selanjutnya, Presiden mengajukan nama calon Kapolri baru ke DPR dalam proses yang terbuka, partisipatif, dan tidak mengabaikan prinsip penyelenggaran pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN.

“Pemilihan Kapolri yang berintegritas sangat penting demi terwujudnya institusi Polri yang terpercaya,” kata Miko.

Ia menegaskan bahwa penegakan hukum harus tetap berjalan secara independen. Dalam hal ini, KPK harus tetap profesional dan konsisten dalam jalur penegakan hukum. Lembaga itu tidak boleh terpengaruh oleh langkah politik kompromistis Presiden Joko Widodo.

“Perlu diperhatikan bahwa Pasal 40 UU No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa KPK tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan. Oleh karena itu, kami mendorong KPK untuk menuntaskan pengusutan kasus tersangka Budi Gunawan ke tahap penuntutan dan pemeriksaan di muka pengadilan,” kata Miko. (Ant/BJ)