Home Hukum dan Kriminal Pembangunan Taman Krida Wisata Dilaporkan ke Kejari 

Pembangunan Taman Krida Wisata Dilaporkan ke Kejari 

DSCN2633-1

Kudus, 16/3 (Beritajateng.net)-Proyek APBD Kudus 2014 yang ditangani Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus, panen persoalan. Selain Festival Film Dokumenter (FDK) yang sudah dilaporkan terdahulu, tadi pagi sekitar pukul 09.30 WIB, Milisi Penyelamat Uang Rakyat (M-PUR) mendatangi Kejaksaan Negeri (Kejari) Kudus melaporkan pembangunan Taman Krida Wisata Gor Wergu Wetan.

Menurut perwakilan M-PUR Supriyadi dari Divisi Monitoring Kebijakan Pembangunan Publik kepada Beritajateng.net mengatakan, pembangunan yang dibiayai APBD 2014 sebesarRp 936.657.000 tersebut dituding  melanggar Perpres 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah pasal 39 ayat (4).

Dari hasil pantauannya, pembangunan fisik di Taman Krida Wisata semestinya satu paket kegiatan. Tetapi, kenyataannya dipecah-pecahuntuk menghindari pelelangan. Dan, pemecahan peerjaan tersebut pihaknya menduga ada unsure kesengajaan. ”Kita mencatat ada 6 paket kegiatan yang dilaksanakan dalam satu wilayah di Taman Krida Wisata.

Diantaranya pembangunan mushola, rehab pendistrian jalan setapak, pengadaanperlengkapan, pembangunan gapura joglo, revitalisasi taman, dan rehab pagar,” terangnya.

Jika dilihat dari anggarannya, lanjutnya,masing-masing proyek ada beberapa kesamaan. Pihaknya menduga, dari aspek perencanaan dilakukan asal-asalan alias copy paste karena besaran anggarannya banyak kesamaan jumlah (lihat tabel).

Sebelumnya, M-PUR melayangkan surat kepadaDPPKD (Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah) Pemkab Kudus terrtanggal 22 Desember 2014untuk menunda pembayaran proyek tersebut. Surat yang dilayangkannya tersebut dimaksudkan sebagai upaya pencegahan agar tidak menjadi persoalan hukum dikemudian hari.

”Namun peringatan kami melalui surat tersebut tidak ditindaklanjuti karena DPPKD tetap membayarkan 6 proyek yang diduga dilakukan melanggar hukum. Atas laporan ini M-PUR mendesak Kejari Kudus segera mengambil langkah hukum, karena pemecahan proyek untuk menghindari proses pelelangan jelas merugikan keuangan daerah,” pungkasnya. (BJ12)