Home Headline Pembangunan RS Ananda Diduga Langgar Peraturan Pemerintah

Pembangunan RS Ananda Diduga Langgar Peraturan Pemerintah

Rs Ananda

Semarang, 25/1 (BeritaJateng.net) – Pembangunan Rumah Sakit Ananda di Jalan Bandungsari Raya seluas kurang lebih 5 ribu meter persegi dikeluhkan oleh warga sekitar dan diduga juga melanggar peraturan pemerintah.

Hal itu dikarenakan pembangunan fasilitas umum tersebut mengganggu fasilitas umum warga yaitu keberadaan mata air yang kerap digunakan warga untuk kebutuhan sehari-hari.

Rumah sakit yang berlokasi di RT 3 RW 4 Kelurahan Tambangan ini dibangun dia area yang dekat dengan mata air yang biasa di gunakan warga untuk aktifitas sehari-hari seperti mandi dan cuci.

Seperti yang di ungkapkan salah satu warga RT 2 RW 4 bernama Kasiyan, pembangunan RS yang dikhususkan untuk pelayanan ibu dan anak itu berada persis di pinggir mata air dengan jarak hanya sekitar 15 meter.

“Sendang ini digunakan oleh warga di kelurahan ini. Entah untuk mandi, mencuci, dan jika musim kemarau tiba tidak sedikit warga di sini yang mengambil air di sendang ini untuk kebutuhan sehari-hari,” katanya.

Meski mata air tersebut kini sudah jarang digunakan oleh warga, namun beberapa warga mulai memanfaatkan sebagian lahan di sekitar mata air tersebut dengan mengalirkan air ke lima kolam budidaya ikan air tawar.

Adapun letak mata air tersebut berada persis di bawah bangunan rumah sakit yang memang kontur tanahnya lebih tinggi. 

Kasiyan mengaku, warga setempat sempat khawatir terutama saat musim hujan seperti ini tanah yang bangunan RS akan turun dan menutupi permukaan mata air tersebut.

“Tanah yang digunakan untuk bangunan RS itu kan tanah miring sedangkan lokasi sendang persis di bawah bangunan itu. Yang dikhawatirkan beberapa warga yaitu saat musim hujan seperti ini, tanah bangunan RS dikhawatirkan turun dan menutupi permukaan sendang,” lanjut kasiyan.

Sumarti yang juga warga sekitar menjelaskan, selain sendang tersebut digunakan warga sekitar untuk kebutuhan sehari-hari juga memiliki nilai kearifan, sehingga banyak warga yang menguri-nguri keberadaan mata air tersebut.

“Setiap Jumat Kliwon dan jika menjelang bulan puasa, warga disini melakukan ritual nyadran dengan harapan keberkahan. Hal itu sudah dilakukan sejak jaman dahulu. Meski sekarang sendang tersebut jarang digunakan oleh warga, namun tradisi tersebut masih tetap jalan,” tutur Sumarti.

Terpisah, Ketua RT 2 RW 4, Asrori mengatakan jika warga ingin menuju mata air yang luasnya 25 meter persegi tersebut terpaksa harus membuat jalan alternatif lain karena akses jalan utama tertutup oleh pembangunan RS tersebut.

“Hingga kini warga jika ingin ke sendang tersebut harus melewati tanah milik orang lain karena jalan utama yang dulu biasanya digunakan oleh warga sekitar tertutup dengan pembangunan RS,” kata Asrori.

Sementara itu, Pakar Lingkungan yang sekaligus Rektor Universitas Diponegoro (Undip), Sudharto P Hadi mengatakan, pembangunan yang tidak mengindahkan peraturan tentang lingkungan merupakan sebuah pelanggaran besar.

Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Pasal 15 tahun 2011 tentang sungai, dinyatakan bahwa garis sempadan mata air sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 2 ditentukan mengelilingi mata air paling sedikit berjarak 200 meter dari pusat mata air.

“Kalau masih dalam tahap perencanaan, ijin lingkungan bisa dicabut. Kalau sudah dalam tahap operasi, diwajibkan melaksanakan audit lingkungan dan muaranya adalah menyusun rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Instansi lingkungan hidup yang lalai melakukan pengawasan bisa dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang nomor 32 tahun 2009,” ujar Sudharto.

Menurutnya, atas kondisi tersebut, tentunya harus ada ketegasan dari pemerintah Kota Semarang untuk menindaklanjuti serta mengevaluasi setiap perijinan pembangunan di Kota Semarang, supaya pelanggaran lingkungan dan tata ruang tidak semakin merajalela. (BJ05)