Home News Update Pemasangan APK Oleh KPU Rentan Masalah

Pemasangan APK Oleh KPU Rentan Masalah

image

Semarang, 11/5 (Beritajateng.net)- Bentuk sosialisasi calon kepala daerah berupa pemasangan alat peraga kampanye (APK) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) diperkirakan akan terjadi banyak masalah. Hal ini dikarenakan banyak daerah yang anggaran sosialisasinya tidak maksimal.

Penegasan tersebut disampaikan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Tengah Abhan Misbach usai melakukan Evaluasi Pengawasan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden Tahun 2014 Dengan Pakar Politik yang diselenggarakan di Hotel Pandanaran, Senin (11/5).”Ini sistem baru yang dilaksanakan mulai pilkada saat ini, sehingga banyak daerah yang anggaran untuk sosialisasi APKnya tidak maksimal. Kondisi ini rawan permasalahan,” ungkapnya.

Abhan menjelaskan, pada pelaksanaan pilkada sebelumnya, calon kepala daerah melakukan sosialisasi menggunakan APK yang dipasang sendiri di tempat tempat strategis dan masuk perkampungan. Sehingga yang memiliki kesiapan baik akan memasang dalam jumlah banyak.”Mereka yang memiliki syahwat tinggi dan kemampuan finansial kuat tentu tidak akan puas dengan keterbatasan pemasangan APK yang dipasang KPU,” jelasnya.

Efeknya, tambah Abhan, rawan terjadi duplikasi APK oleh calon calon yang tidak puas. Oleh karena itu dia mengharapkan agar KPU di 21 kabupaten/kota menyiapkan secara maksimal pemasangan APK guna meminimalisir terjadinya permasalahan.

Sementara itu Ketua Aliansi Jurnalis Independent (AJI) Jawa Tengah Rofiudin menyoroti sistem kampanye melalui media massa yang juga dilaksanakan oleh KPU diperkirakan juga akan menuai persoalan tersendiri. Hal ini disebabkan tidak diatur secara khusus kategorisasi media massa yang akan digunakan untuk kampanye.”Tidak ada aturan khusus media apa yang akan digunakan untuk kampanye. Banyak media massa yang saat ini ada, apakah semua media massa akan digunakan? bagaimana yang tidak?,” tegasnya.

Persoalan persoalan pelaksanaan kampanye tersebut, urai Rofi, harus diantisipasi dengan baik oleh KPU selaku operator kampanye dan pelaksana pilkada agar tidak menjadi hambatan dalam pelaksanaannya.(BJ013)

Advertisements