Home Kesehatan Pelayanan BPJS Masih Dikeluhkan Banyak Warga Masyarakat di Jateng

Pelayanan BPJS Masih Dikeluhkan Banyak Warga Masyarakat di Jateng

1617
Anggota Komisi E DPRD Jateng, dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jateng, Rusman menyampaikan keterangan pemandangan umum Reses, Selasa (29/3/2016), dalam masa reses yang dilakukan seluruh anggota DPRD dari Fraksi PKS.

SEMARANG, 30/03 (BeritaJateng.net) – Permasalahan yang sering muncul dalam Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, masih saja menjadi keluhan masyarakat terkait pelayanannya. BPJS Kesehatan, yang rencananya akan menaikkan biaya premi, mulai awal bulan April mendatang, nampaknya pengelolaannya seperti salah urus. Hal itu, mengakibatkan masyarakat yang menjadi korban.

Anggota Komisi E DPRD Jateng, dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jateng, Rusman menyebutkan bahwa pelayanan BPJS Kesehatan di Jawa Tengah, masih banyak kesalahan serta keruwetan yang mengakibatkan rakyat kecil tidak mendapat pelayanan yang maksimal.

“Masih banyaknya masyarakat yang mengeluhkan pelayanan peserta BPJS Kesehatan di rumah sakit, menunjukkan kurang maksimalnya pelayanan kesehatan tersebut. Semakin meningkatnya peserta mandiri pada BPJS, serta kebijakan pemerintah yang mewajibkan para pegawai pemerintahan semua tingkat untuk menjadi peserta BPJS, seharusnya diiringi dengan pelayanan yang semakin baik,” ucap Rusman, dalam keterangan pers usai pemandangan umum Reses, Selasa (29/3/2016).

Lanjut Rusman, Rumah Sakit milik pemerintah (pusat/daerah) berarti akan memberikan pelayanan yang buruk kepada masyarakat. “Kami temukan sebagai contoh, ada salah satu pasien di RS Moewardi yang terindikasi tumor ganas, namun dipulangkan paksa. Padahal kondisinya sangat memprihatinkan, sebab harus ada selang melalui hidungnya untuk memasukkan makanan. Bahkan setelahnya, pasien tidak diperbolehkan menghubungi pihak RS Moewardi, dan hanya disuruh menunggu telepon dari pihak RS,” jelasnya.

Dengan alasan defisit keuangan, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 19 Tahun 2016 terkait dengan Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. Perpres itu mengatur kenaikan premi BPJS Kesehatan, yang diprediksi akan naik sekitar Rp 10.000,- untuk masing-masing Fasilitas Kesehatan (Faskes), baik tingkat I, II dan III.

Selain itu, Rusman juga menyampaikan saat ini masih sering ditemukan permasalahan maupun kasus seperti Penerima Bantuan Iuran (PBI). Terlebih yang seharusnya sesuai digambarkan dari kepesertaan BPJS, kasus seperti belum bisanya Ruang Perawatan Kelas III Rumah Sakit Pemerintah melayani jumlah penduduk miskin, juga menjadi permasalahan yang perlu diperbaiki BPJS Kesehatan.

“Masih banyak didapatkan permasalahan peserta BPJS yang menggunakan Rumah Sakit Swasta, dalam pelayanan kenyataannya lama. Juga banyak masyarakat miskin, masih harus naik kelas jika ingin menjalani rawat inap di rumah sakit,” imbuhnya.

F-PKS berharap, BPJS sebagai penyelenggara Jaminan Sosial, harus meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Terlebih mengingat sejarah berdirinya BPJS, merupakan amanah dari rakyat dan amanah dari Undang-undang yang memerintahkan jaminan sosial Nasional dengan pelayananan yang lebih menyeluruh dan terpadu.

“Yang diharapkan maupun dibutuhkan masyarakat adalah layanan dasar seperti layanan kesehatan yang baik serta terjangkau. Masyarakat pun tidak menuntut gratis, namun mereka berharap mendapat pelayanan yang baik sebagai peserta BPJS,” terang Rusman.

Lebih lanjut, Rusman menyatakan BPJS sebagai penyelenggara Jaminan Sosial, yang seharusnya bersifat sebagai layanan kesehatan, justru bersifat usaha asuransi. Akibatnya, layanan kesehatan di rumah sakit menjadi bermasalahan.

“BPJS lebih bersifat usaha asuransi daripada layanan kesehatan, akibatnya salah urus BPJS seperti diatas. BPJS tidak menyelesaikan persoalan tersebut, maka layanan BLUD Kesehatan (rumah sakit) mengalami masalah pula,” jelas anggota DPRD Jateng dari daerah pemilihan IX Jateng ini. (MG1)