Home Headline Pelaksanaan Lima Hari Sekolah Harus Pertimbangkan Pendapat Tokoh Agama

Pelaksanaan Lima Hari Sekolah Harus Pertimbangkan Pendapat Tokoh Agama

60
0

SEMARANG, 7/9 (beritajateng.net) – Permendikbud No 23/2016 Tentang Pendidikan Karakter yang menjadi polemik karena berisi ketentuan pendidikan karakter dengan sekolah 5 hari dan dikenal dengan Full Day School gugur dengan ditandatanganinya Perpres no 87/2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter oleh Presiden Joko Widodo, Rabu (6/9).

Salah satu butir isi Perpres tersebut pasal 9 ayat 3 tertulis ketentuan, jika satuan pendidikan (sekolah) akan menerapkan 5 hari sekolah, maka harus memperhatian pendapat dari tokoh masyarakat atau tokoh agama diluar komite sekolah (huruf c).

“Saya rasa ini keputusan paling bagus setelah memperhatikan polemik dan penolakan yang sangat besar dari masyarakat,” ungkap Ketua Komisi E DPRD Jateng, AS Sukawijaya, Kamis (7/9).

Politisi yang akrab disapa Yoyok Sukawi ini mengatakan, pelaksanaan pendidikan karakter dengan 5 hari sekolah atau full day school harus disesuaikan dengan karakteristik wilayah atau kearifan lokal. Kondisi di satu wilayah tidak bisa disamakan dengan wilayah lain karena infrastruktur dn budayanya juga berbeda.

“Di Kota Semarang sudah banyak yang menerapkan fullday school dan tidak ada masalah. Tapi bagaimana kabupaten/kota yang lain? Nggak bisa disamakan,” katanya.

Yoyok menambahkan, keberadaan Madrasah Diniyah yang jumlahnya mencapai ratusan ribu di Jawa Tengah harus tetap dijaga karena selama ini menjadi lembaga yang besar peranannya dalam melakukan pendidikan karakter. Oleh karena itu meskipun memungkinkan dilaksanakan 5 hari sekolah, satuan pendidikan harus mempertimbangkan keberadaan madrasah diniyah tersebut.

“Kalau mau dilaksanakan 5 hari sekolah, jangan mengorbankan madrasah diniyah. Yang besar jangan dikorbankan,” tegasnya.

Ketentuan lain jika satuan pendidikan akan menerapkan 5 hari sekolah sebagaimana tertuang dalam Perpres 87/2017 adalah memperhatikan kecukupan pendidik dan tenaga kependidikan, ketersediaan sarana prasarana, kearifan lokal dan pendapat tokoh masyarakat dan atau tokoh agama diluar komite sekolah.

(NK)