Home Headline PDIP Harapkan Kondusifitas Penegakan Hukum Jelang Pilkada Serentak

PDIP Harapkan Kondusifitas Penegakan Hukum Jelang Pilkada Serentak

2179
0
Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan (kanan) Bersama Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jateng Bona Ventura Sulistiana SH, MH

SEMARANG, 8/4 (Beritajateng.net) – Jajaran Pengurus PDI Perjuangan mengharapkan penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan dan KPK bisa menjaga iklim sejuk jelang dilaksanakannya Pilkada Serentak 27 Juni mendatang. Harapan itu disampaikan Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan usai menjadi pembicara dalam Seminar Hukum yang dilaksanakan di DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah, Panti Marhaen, Sabtu (7/4).

“Tadi ada kesepakatan dari Kepolisian dan Kejaksaan untuk tidak memanggil saksi, meminta keterangan,tersangka, terdakwa (yang terkait peserta pilkada) sampai dengan proses pungut hitung selesai,” ungkapnya.

Artalia menjelaskan, berdasarkan kesepakatan yang dilaksanakan di Komisi III beberapa waktu yang lalu, pihaknya minta agar kesepakatan tersebut ditaati karena hal itu merupakan komitmen politik hukum antara DPR, Kepolisian, Kejaksaan dan KPK.

“KPK termasuk salah satu institusi penegak hukum yang sudah sepakat untuk tidak melakukan penegakan hukum sampai pungut hitung selesai kecuali OTT,” jelasnya.

Komitmen politik hukum tersebut perlu dilaksanakan untuk membangun demokrasi yang sehat, bermartabat dan memastikan siapapun yang terpilih melalui proses pilkada yang demokratis bukan melalui pengkondisian pemilu.

“Kita akan tutup buku masa lalu, makanya kita gandeng DKPP biar tidak hanya partai politiknya yang baik, tidak hanya pasangan calonnya yang baik, tidak hanya rakyat dan relawannya yang baik. Tapi kita juga ingin mengawal petugas petugas patriot demokrasi kita, KPU Provinsi, Kabupaten/kota, Bawaslu, Pnwaslu sampai pengawas TPS dapat tahu hukum, mempergunakan hukum, dan berani menggunakan hukum untuk mencapai kepastian agar pilkada bisa berlangsung secara aman, tertib dan lancar,” urainya.

Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Politik, Hukum dan Keamanan DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah Bonaventura Sulistiana mengatakan, kegiatan seminar hukum yang dilaksanakan PDI Perjuangan tersebut merupakan upaya pendidikan politik hukum bagi Kader PDI Perjuangan Jawa Tengah. Oleh karena itu semua komponen kader seperti Eksekutif, Legislatif dan struktur partai hadir dalam seminar tersebut.

“Ini merupakan upaya pendidikan politik hukum agar kader PDI Perjuangan yang berada di struktur partai, eksekutif dan Legislatif mampu memahami persoalan hukum yang terjadi di tahun politik dan mampu mengatasinya,” jelasnya.

Beberapa pembicara yang dihadirkan dalam seminar tersebut adalah Kejaksaan Agung, Bawaslu, KPU Pusat, DKPP, Komisi II dan Komisi III DPR RI

(NK)