Home News Update PBB dan BPHTB di Hapus, Pemkot Semarang Bakal Rugi Rp. 430 Milyar

PBB dan BPHTB di Hapus, Pemkot Semarang Bakal Rugi Rp. 430 Milyar

Kepala DPKAD Kota Semarang Agus Wuryanto.

Kepala DPKAD Kota Semarang Agus Wuryanto.

Semarang, 4/2 (BeritaJateng.Net) – Rencana Kementerian Agraria dan Tata Ruang dalam mengurai hambatan bidang perumahan dan pertanahan dengan menghapus Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) justru dapat menimbulkan kerugian bagi pemerintah. 

Salah satunya Pemerintah Kota Semarang, bisa saja mengalami kerugian hingga Rp 430 milyar. Hal ini di tegaskan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPKAD) Kota Semarang, Agus Wuryanto, Rabu.

“PBB dan BPHTB itu sudah satu paket, jadi kalau dihapus ya jelas pemkot rugi besar. Membayar pajak itukan kewajiban setiap warga Negara. Ini juga sudah diberlakukan sejak zaman Belanda,” papar Agus.

Menurutnya, dengan menggelontorkan uang sejumlah itu setiap tahunnya, tentu sangat disayangkan. Implikasinya justru akan berdampak pada pajak daerah.

Padahal dari 11 item penerimaan pajak, PBB dan BPHTB menempati rangking tertinggi dalam penerimaan pajak daerah. Bahkan totalnya bisa mencapai Rp 750 miliar.

Ia menambahkan, jika jumlah tersebut dikurangi Rp 430 miliar uang yang sia-sia dialirkan untuk PBB dan BPHTB berarti penerimaan pajak tinggal Rp 320 miliar. Jelas ini merupakan kerugian besar, padahal sektor ini menyokong penerimaan pendapatan asli daerah (PAD).

“Parahnya lagi, kalau ini tetap diberlakukan, lantas untuk menopang sektor pembangunan itu diambilkan duit dari mana?” lanjutnya.

Meski begitu, dia yakin bahwa Kementerian Agraria dan Tata Ruang tidak akan menghapus semuanya penerimaan PBB.

Dia mencontohkan, seperti fasilitas umum (fasum), tempat ibadah, cagar budaya, dan hutan lindung tidak dipungut pajak.

“Khusus untuk rumah sederhana, itulah yang baru diusulkan oleh menteri,” katanya.

Sementara itu, penghapusan NJOP dinilai tepat oleh General Manager of Operations Dafam Group (Pengembang) , Yohan Eko P.

“NJOP selama ini tidak terlalu berpengaruh bagi pengembang, pemerintah maupun masyarakat, karena NJOP baru dipakai untuk menyiasati pungutan pajak jual beli tanah agar membayar setoran lebih rendah,” paparnya. (BJ05)