Home News Update Paslon Hebat Laporkan Paslon MaZu ke Panwas Dugaan Money Politik

Paslon Hebat Laporkan Paslon MaZu ke Panwas Dugaan Money Politik

Tim kuasa hukum paslon Hendi-Ita menunjukkan tanda terima laporan dugaan money politik.
Tim kuasa hukum paslon Hendi-Ita melaporkan dugaan money politik pada Panwas Kota Semarang.
Tim kuasa hukum paslon Hendi-Ita melaporkan dugaan money politik pada Panwas Kota Semarang.

Semarang, 1/9 (BeritaJateng.net) – Bursa Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang semakin memanas. Hari ini, Selasa (1/9) sore tim kuasa hukum pasangan calon Hendrar Prihadi-Hevearita Gunaryanti Rahayu (Hendi-Ita) melaporkan dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan pasangan nomor urut 1.

Pasangan bernomor urut 1 adalah Soemarmo HS-Zuber Safawi (MaZu) yang diusung oleh Koalisi Bangkit Sejahtera yang dibangun Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

“Calon nomor urut 1 diduga melakukan pelanggaran karena memberikan uang kepada seseorang saat kampanye. Itu melanggar PKPU (Peraturan Komisi Pemilihan Umum) nomor 7 tahun 2015 pasal  69,” kata John saat ditemui di Kantor Sekretariat Panwas KPU, Jalan Telaga Bodas.

John datang bersama tiga kuasa hukum lainnya, yaitu Bagas, Wahyu Rudi, dan Nur Kholis. John mengungkapkan bila dirinya menyerahkan sebuah surat kabar yang memuat tentang aktivitas Soemarmo yang diduga memberikan uang kepada seorang warga di Sarirejo, Semarang Timur.

Menurut John, pada surat kabar itu juga disebutkan nominal uang Rp 1 juta dan ada dugaan Soemarmo mempengaruhi warga untuk memilih Soemarmo saat pemilihan wali kota pada 9 Desember mendatang.

Tim kuasa hukum paslon Hendi-Ita menunjukkan tanda terima laporan dugaan money politik.
Tim kuasa hukum paslon Hendi-Ita menunjukkan tanda terima laporan dugaan money politik.

John menegaskan pelaporan ini bertujuan untuk proses penegakkan aturan dan demokrasi. Tujuan lain yaitu supaya ada effect jera kepada para pelanggar aturan kampanye sehingga persaingan antar calon bisa tetap sehat.

“Kalau ada indikasi pelanggaran, kami ingin hukum ditegakkan. Laporan ini sudah diterima panwas dan kami telah mendapatkan tanda terimannya,” ungkap John.

Sementara itu, Ketua Panwas Kota Semarang Muhammad Amin mengatakan, sudah banyak laporan-laporan pelanggaran yang masuk. Namun, lanjutnya, semuanya masih merupakan dugaan dan masih perlu kajian dan klarifikasi.

Setidaknya, tambah Amin, sudah ada enam pencegahan pelanggaran kampanye dari pasangan calon peserta pemilihan kepala daerah yang berhasil dilakukan Panwas Kota Semarang berdasarkan laporan masyarakat.

Menurut Amin, pencegahan pelanggaran yang dimaksud, antara lain, misalnya ada pasangan calon yang akan berkampanye di tempat ibadah, namun sebelum sempat terlaksana sudah ada laporan dari masyarakat.

“Dari laporan yang masuk itu, kami lakukan pencegahan. Jangan sampai terjadi. Yang pernah kami cegah, salah satunya, ya, ketika ada pasangan calon yang akan berkampanye di tempat ibadah,” katanya.

Menurut dia, laporan dugaan pelanggaran yang diterima Panwas Kota Semarang dari masyarakat selama ini sudah cukup banyak dan kebanyakan adalah berkaitan dengan dugaan pelanggaran administrasi.

Amin mengatakan pelanggaran yang dilakukan paslon terbagi dalam tiga kategori, yakni pelanggaran administrasi, pidana, atau masuk pada ranah sengketa yang proses penanganannya berbeda-beda.

“Laporan yang sudah masuk, ya, dari masyarakat, kemudian hari ini dari salah satu pasangan calon. Dari laporan yang masuk, tiga laporan di antaranya sudah kami lakukan penanganan,” katanya.

Disinggung mengenai laporan yang dilayangkan kuasa hukum paslon nomor urut dua Hendrar Prihadi-Hevearita Gunaryanti (Hendi-Ita), Amin menyatakan akan mengkaji terlebih dahulu laporan tersebut.

“Laporannya terkait Peraturan KPU Nomor 7/2015 pada Pasal 69. Namun, masih dugaan. Kami masih harus mengkaji apakah yang dilaporkan betul itu merupakan pelanggaran kampanye atau tidak,” katanya. (Bj05)