Home Hukum dan Kriminal Pasal Penghinaan Presiden akan Repotkan Polisi

Pasal Penghinaan Presiden akan Repotkan Polisi

neta

Semarang, 9/8 (BeritaJateng.net) – Jika pasal penghinaan terhadap presiden “dihidupkan” lagi
di KUHP, Polri yang akan kerepotan. Sebab, saat memproses pengaduan
menyangkut pasal tersebut, bisa bisa Polri dituding sebagai alat
presiden untuk mengkriminalisasi para pengeritik atau lawan-lawan
politiknya.

Sama seperti saat memproses pengaduan Sarpin, Polri
dituding melakukan kriminalisasi pada Komisi Yudisial.

“Kami menilai, pasal penghinaan presiden tidak perlu
dimasukkan dalam KUHP. Ada dua alasan. Pertama, pasal itu sudah
dicabut Mahkamah Konstitusi. Kedua, posisi warga negara sama di depan
hukum, sehingga presiden sangat tidak pantas diistimewakan secara
hukum. Memberi keistimewaan hukum pada presiden sama artinya melakukan diskriminasi terhadap rakyat dan hukum itu sendiri,” ujar Ketua Presidium IPW Neta S Pane, Minggu.

Untuk itu lanjut Neta, pasal
penghinaan presiden tidak perlu ada. Sebab di dalam KUHP sudah ada
pasal yang mengatur soal penghinaan dan pencemaran nama baik. Jika
merasa dihina, presiden bisa melapor ke polisi dengan pasal penghinaan dan pencemaran nama baik di KUHP.

“Sama seperti hakim Sarpin yang
melaporkan dua hakim KY, dangan tuduhan penghinaan dan pecemaran nama baik. Atau Romly yang melaporkan dua aktivis ICW,” tambah Neta.

Neta menilai, dimunculkannya kembali pasal itu tak lebih akibat
penyakit kekuasaan yang ingin mempertontonkan superioritasnya sebagai penguasa, apalagi saat ini pemerintahan Jokowi sedang “lemah”.

“Saat pemerintahan sebelumnya mengusulkan pasal itu dihidupkan lagi, banyak tokoh-tokoh PDIP menetangnya. Tapi saat pemerintahan Jokowi hendak menghidupkannya, mereka ramai-ramai mendukung. Dari sini terlihat bahwa mereka hanya ingin mempertontonkan superioritasnya,” ujarnya lagi.

Jika pasal itu dihidupkan lagi lanjut Neta, Polri yang akan menerima “getahnya”. Polri akan
kerepotan dan akan jadi bulan-bulanan pengeritik. Terutama, jika
memproses kasus penghinaan terhadap presiden, Polri dengan gampang
dianggap sebagai alat penguasa untuk membungkam para pengkritiknya.

“Wong Polri menindaklanjuti pengaduan Sarpin dan Romli saja, Polri dikecam habis-habisan dan Kabareskrim dianggap pro koruptor,” pungkas Neta. (BJ)