Home News Update Panwas dan KPU Tidak Punya Nyali Tertibkan APK

Panwas dan KPU Tidak Punya Nyali Tertibkan APK

IMG_20150828_234144

— Saling Lempar Tanggung Jawab
— APK Masih Mendominasi Baliho di Semarang

Semarang, 28/8 (BeritaJateng.net) – Batas waktu pelepasan Alat Peraga Kampanye (APK) yang jatuh pada tanggal 26 Agustus kemarin rupanya tidak diindahkan beberapa pasangan calon. Terbukti, di beberapa titik masih ditemui APK berupa Baliho, spanduk dan leaflet paslon Walikota dan Wakil Walikota Semarang 2015.

Seperti di pertigaan Kariadi, perempatan Kaligarang, Jerakah, Ngaliyan dan tempat-tempat lainnya masih banyak bertebaran APK bahan sosialisasi calon.

Menanggapi hal tersebut, Divisi Hukum, Kampanye, Pencalonan dan Pengawasan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang Agus Suprihanto menyatakan telah memberi peringatan untuk melepas APK bahan sosialisasi Paslon.

“Tertanggal 26 Agustus kemarin, kami telah memberi surat peringatan pencopotan. Kami beri tenggat waktu 1 x 24 jam,” ungkap Agus.

Menurutnya, di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) kewenangan untuk menertibkan adalah dari Panwas.

“Kami sudah merekomendasikan ke pasangan calon untuk mencopot APK. Selanjutnya, kewenangan Panwas dan Satpol PP untuk mengeksekusi,” paparnya.

Sementara itu, Divisi Penindakan dan Penanganan Pelanggaran Panwas Kota Semarang, Parlindungan Manik ketika di temui menyatakan menyerahkan kewenangan pada KPU dan Satpol PP. Setelah ada persetujuan pencopotan dari KPU, pihak Panwas akan mempertimbangkan untuk melakukan penertiban APK.

“Kami tidak akan mengeksekusi APK selama tidak diberi lampu merah (kewenangan,Red) untuk melakukan eksekusi,” ujarnya.

Hingga saat ini, lanjutnya, upaya yang dilakukan Panwas adalah menginstruksikan jajaran pengawas kecamatan dan PPL untuk mendata dan menginventarisir masih ada tidaknya APK bahan kampanye di tiap lingkungan warga.

“Kami sudah menginstruksikan panwas di kecamatan dan PPL untuk mendata dan menginventarisir apakah masih ada atau tidak. Jika masih ada kami akan mengirim rekomendasi KPU bahwa ditemukan pelanggaran. Namun bukan kewenangan kami untuk menindak atau menertibkan,” katanya. (Bj05)