Pantau Regulasi Perda Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Hiburan, DPRD Semarang Lakukan Sidak 

            Semarang, 23/5 (BeritaJateng.net) – Panitia Khusus (Pansus) Perubahan Peraturan Daerah Tentang Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan DPRD Kota Semarang, melakukan tinjauan ke beberapa objek pajak terutama Hotel dan Restoran di Kota Semarang, Senin (22/5).  Dalam tinjauan tersebut, pihak dewan mengharapkan bisa memperoleh informasi dari pelaku hotel dan restoran serta hiburan untuk diperoleh lebih spesifik item-item apa saja yang terkena objek pajaknya.
            Hal tersebut disampaikan Ketua Pansus Perubahan Peraturan Daerah Tentang Pajak Hotel,Pajak Restoran dan Hiburan, Wachid Nurmiyanto saat disela-sela tinjauannya bersama sejumlah anggota.
           Ditambahkan Wachid, dengan adanya Perda tersebut, nantinya bisa memperjelas sehingga jika objek pajak sudah terkena pajak nasional sekaligus pajak daerah. Artinya objek pajak tidak terkena dua pajak sekaligus.
             “Dengan adanya Perda ini, diharapkan, pajak hotel, yang dulunya dihasilkan item-itemnya apa saja yang terkena pajak belum spesifik,sehingga diperoleh lebih spesifik lagi, dulu ada hotel dan losmen. Tapi sekarang ada hotel,pondok wisata, motel, kondominium, apartement, yang menyatu dengan hotel, wajib dikenakan pajak, termasuk kos-kosan yang memiliki 10 kamar masuk kategori hotel,” katanya.
             Dijelaskannya, rencana besaran pajak berbeda, pajak hotel diluar kos-kosan dan pondok wisata akan dikenakan sebesar 10 persen, sedangkan untuk kos-kosan dan pondok wisata sebesar 5 persen.
             “Kami hanya membahas regulasinya dan mengatur mekanisme sistem perpajakan tentang hotel saja,” terangnya.
               Sementara itu, Kabid Pajak Daerah  Bapenda, Agus Wuryanto mengatakan, pihaknya akan menginventarisir item-item objek kena pajak, sehingga terdata semuanya. Pihaknya juga mendorong sistem online untuk membayar pajak terutama hotel, restoran dan hiburan, namun belum semuanya tercapai. ”Ditargetkan tahun ini semuanya objek pajak memakai sistem online,” ujarnya.
             General Manager Hotel Gumaya, Agik mengatakan, tingkat okupansi atau tingkat keterisian kamar hotel tersebut rata-rata sebesar 51 persen. Pihaknya akan mengikuti saran atau masukan dari dprd dan pemerintah kota untuk memisahkan pajak hotel dan restoran setelah tinjauan tersebut. “Karena selama ini, kami mengikuti aturan pajak pemkot, jika akan di onlinekan, kami meminta difasilitasi alat untuk intergrasi dengan system kami,” pungkasnya. (El)

Tulis Komentar Pertama