Home News Update Pancasila dan UUD 1945 Harus Jadi Rujukan Utama APBN

Pancasila dan UUD 1945 Harus Jadi Rujukan Utama APBN

image

Semarang, 29/6 (BeritaJateng.net)-Pancasila dan UUD 1945 harus menjadi rujukan utama APBN. Agar demokrasi Ekonomi bisa terwujud melalui APBN. Hal itu dibahas dalam buku “Urgensi APBN Konstitusional di Tengah Krisis Ideologi Ekonomi” yang ditulis Abdul Waid.

Buku tersebut dibahas tuntas pada bedah buku dan diskusi yang diselenggarakan di Universitas Stikubank (Unisbank) Semarang Senin (29/6). Hadir pula sebagai pembicara Mayadina selaku Koordinator FITRA Jateng.

Buku “APBN Konstitusi” itu berisi muatan pidato presiden Soekarno dalam Sidang BPUPKI 1Juni 1945 dan Bung Hatta. Diantaranya memuat tentang demokrasi politik saja tidak dapat melaksanakan persamaan dan persaudaraan. Di sebelah demokrasi politik harus pula berlaku demokrasi ekonomi. Bila hal itu tidak terjadi, manusia belum merdeka, persamaan dan persaudaraan tidak ada.

Makna demokrasi ekonomi merupakan sebuah sistem dimana rakyat berperan serta secara substansial dalam menentukan proses produksi dan distribusi. Intinya, rakyat harus mendapatkan manfaat secara merata dan dijamin oleh APBN.

Abdul Waid mengatakan hal-hal yang harus dilakukan oleh Negara diantaranya yaitu mengembangkan koperasi (bermakna semangat dan solidaritas) sebagai sokoguru perekonomian nasional. Mengembangkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. “APBN merupakan instrumen ideologis demokrasi ekonomi untuk mewujudkan cita-cita UUD 1945. Di dalamnya ada pertarungan politik antar pihak dalam memperebutkan sumber daya keuangan yang ada, “paparnya.

“Beberapa kelemahan APBN di Negara ini yaitu APBN sengaja di desain defisit. Ada banyak orang yang senang apabila Negara banyak hutang. Sehingga memberi kesempatan adanya praktik korupsi. Ada begitu banyak uang yang dikeluarkan oleh Negara untuk kemiskinan. Namun kenyataannya kemiskinan masih terus ada, “imbuhnya.

Sementara itu, Koordinator FITRA Jateng, Mayadina mengkritisi APBN Konstitusional dengan perlu dirumuskan indikator yang lebih implementatif dan komprehensif atas konsepnya. “Bagaimana partisipasi rakyat dilembagakan dalam setiap tahapan proses pengambilan keputusan agar sesuai dengan mandat konstitusi, “jelasnya. (BJT01)