Home Kesehatan Overload, Antrean Kamar Rawat Inap RSUP dr. Kariadi Bisa Sampai 1 Bulan 

Overload, Antrean Kamar Rawat Inap RSUP dr. Kariadi Bisa Sampai 1 Bulan 

174
0
Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi (dua dari kanan) berbincang dengan Tim Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Balai Kota Semarang, Jawa Tengah
            SEMARANG, 8/6 (BeritaJateng.net) – Manajemen Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr Kariadi Semarang mengakui saat ini dalam kondisi overload pasien. Terutama untuk ruang rawat inap kelas 1, 2 dan 3. Kondisi overload pasien ini disebabkan karena daya tampung yang dimiliki belum seimbang dengan banyaknya jumlah pasien rujukan dari rumah sakit tipe B dan pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
              Kondisi itu mengakibatkan terjadinya antrean panjang pasien untuk mendapatkan kamar rawat inap. Bahkan antrean bisa menunggu hingga 1 bulan untuk bisa mendapatkan kamar inap.
                 “Selama sistem rujukan dari rumah sakit tipe B dan BPJS tidak dibenahi, kami masih overload. Karena kami tidak bisa menolak pasien,” kata Direktur Medik dan Keperawatan RSUP Dr dr Kariadi Darwito, Kamis.
               Dikatakannya, kalau pemerintah menguatkan agar masyarakat peduli kesehatan, maka idealnya fasilitas maupun infrastruktur harus ditambah. Tetapi untuk menambah pun bukan perkara mudah, sebab jika infrastruktur dan fasilitas ditambah, maka Sumber Daya Manusia (SDM) juga harus ditambah. “Misalnya dokternya ditambah, perawat, dan tenaga-tenaga lain juga ditambah. Menambah fisik mungkin gampang, tapi untuk SDM dokter ini tidak mudah,” katanya.
                Darwito mengakui, perlu penataan sistem secara menyeluruh mengenai regulasi tentang pasien rujukan dari rumah sakit tipe B dan pasien BPJS. “Rumah sakit seperti Kariadi seharusnya spesialis, sehingga ada filter pasien mana yang harus dirujuk ke Kariadi, dan pasien mana yang harus ditangani di rumah sakit tipe B. Selama ini semua datang ke RSUP Dr Kariadi, mau nggak mau, RSUP Dr Kariadi overload, kami tidak bisa menolak,” beber Darwito.
                 Meski demikian, kata dia, RSUP Dr Kariadi saat ini masih terus melakukan pembenahan sistem dan membuat terobosan inovasi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
                “Salah satunya, sejak enam bulan lalu, kami menggunakan pendaftaran pasien sistem online. Kami berusaha memerbaiki kualitas pelayanan dengan inovasi. Tujuannya untuk mempercepat pelayanan dan praktis. Pasien datang, ditangani, pulang, kami sedang menerapkan sistem fast track itu,” katanya.
               Darwito menegaskan, RSUP Kariadi akan terus meningkatkan perbaikan pelayanan kepada masyarakat. “Silakan kami menerima kritik dan saran untuk meningkatkan pelayanan. Sejauh ini kami responsif,” katanya.
                Dijelaskannya, RSUP Dr Kariadi memang berada di bawah kewenangan Kementerian Kesehatan RI, dengan kata lain, rumah sakit ini milik pemerintah pusat di Jawa Tengah. “Kami melayani daerah, yakni seluruh warga Jateng, sehingga kami selalu melakukan koordinasi vertikal dengan stakeholder, seperti gubernur, wali kota, dinas kesehatan dan DPRD. Kami terbuka menerima kritik dan saran agar dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat luas,” katanya.
               Humas RSUP Dr Kariadi, Parna, mengatakan saat ini RSUP Dr Kariadi memiliki daya tampung total 1.300 kamar rawat inap. Sedangkan setiap hari harus melayani 2.000 pasien. Jumlah tersebut merupakan pasien rawat inap dan rawat jalan atau kontrol kesehatan. “Secara keseluruhan tingkat hunian 85 persen. Untuk ruang rawat inap yang overload adalah kelas 1, 2, dan 3. Sedangkan untuk VIP cenderung kosong,” katanya.
                 Menanggapi adanya keluhan keluarga pasien, Solihin, 60, beberapa hari lalu, yang kecewa atas sistem pelayanan di RSUP Dr Kariadi tidak profesional, mulai dari pendaftaran di Instalasi Gawat Darurat (IGD) tidak dapat kamar, hingga akhirnya dimasukkan di kelas VVIP Paviliun Garuda. Selain itu ada miskomunikasi soal jadwal operasi, karena dijanjikan operasi Sabtu (3/6), tetapi operasi diundur pada Senin (5/6). Sehingga hal itu membuat pasien kecewa, sebab biaya kamar
VVIP Paviliun Garuda ini cukup mahal, yakni Rp 1 juta per hari.
              “Sebenarnya tidak diundur, tapi memang program Senin. Tahunya keluarga pasien program Sabtu. Sabtu itu memang tidak ada kegiatan operasi, karena sedang dilakukan sterilisasi,” katanya.
               Sedangkan untuk antrean di IGD itu memang benar terjadi, karena fasilitas belum seimbang. Meski saat ini telah ditambah enam lantai untuk kelas 3. “Ya, memang kondisinya antre bahkan ada yang sampai 1 bulan,” katanya.
              Kelas VIP saat ini tetap melayani pasien BPJS, tetapi ada sistem coding. Pasien dibebani membayar 40 persen dari coding. Misalnya penyakit Ambeien codingnya Rp 10 juta, maka RSUP Dr Kariadi melakukan tagihan di BPJS Rp 10 juta.
               “Bagaimana kalau biaya penanganan menghabiskan Rp 50 juta, itu resiko rumah sakit, karena RSUP Dr Kariadi harus nomboki. Tetapi kalau biaya penanganan menghabiskan biaya kurang dari Rp 10 juta, pihak rumah sakit untung. Yang jelas, rumah sakit tidak boleh menarik selisih kepada pasien. Kami selalu terbuka menerima masukan, kritik dan saran dari semua pihak,” katanya. (El)