Home Ekbis Otoritas Jasa Keuangan Dorong Perkembangan Fintech di Jawa Tengah

Otoritas Jasa Keuangan Dorong Perkembangan Fintech di Jawa Tengah

429
0
Otoritas Jasa Keuangan Dorong Perkembangan Fintech di Jawa Tengah
       SEMARANG, 1/12 (BeritaJateng.net) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong kemajuan Financial Technology (fintech) di Jawa Tengah agar dapat memperluas akses keuangan bagi masyarakat.
       Saat ini perkembangan fintech sangat pesat dilihat dari indikator jumlah fintech sekitar 300 yang terdaftar di Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) yang mempunyai jenis beragam mulai dari payment, peer to peer landing, investasi dan masih banyak lagi.
       Deputi Komisioner OJK Institute Sukarela Batunanggar menjelaskan pengembangan teknologi keuangan digital di wilayah Jawa Tengah dan DIY diharapkan mampu menerobos hambatan pengembangan ekonomi pelaku usaha skala kecil, mempermudah dan mempercepat akses permodalan, serta menurunkan biaya layanan keuangan di masyarakat.
         Sehingga untuk itu OJK mengeluarkan POJK 13/2018 tentang peraturan Inovasi Keuangan Digital. POJK 13 ditekankan sebagai payung hukum untuk menaungi arah pengembangan fintech kedepan. Karena banyak jenisnya, untuk wajib mencatatkan diri ke OJK.
        “Dengan POJK ini, OJK ingin menertibkan fintech yang tidak legal dan mendorong fintech yang patuh ke suatu ekosistem yang ada sehingga lebih berkontribusi untuk perekonomian,” katanya saat membuka kegiatan Sosialisasi POJK No.13/POJK.02/2018 tenang lnovasi Keuangan Digital di Sektor Keuangan di Hotel Po Semarang.
      Melalui POJK lni, OJK juga berkepentingan untuk memberikan akses keuangan kepada para pelaku usaha UMKM melalul jalur inovasi keuangan digital terutama yang memfokuskan usaha pada karakter ekonomi lokal seperti pertanian , perkebunan, perikanan dan perternakan sehingga bisa menghilangkan hambatan yang sering dimiliki oleh pelaku usaha UMKM dalam bidang permodalan dan pemasaran.
        Untuk pencatatan fintech di OJK, lanjut Sukarela, akan dilakukan masa transisi sampai sampai Desember 2018 dan setelah itu jika tidak mencatatkan akan dianggap ilegal dan akan ada penegakan hukum jika tetap melakukan operasional.
       “Semoga di Semarang ini bisa mendaftarkannya,” harapnya.
        Untuk data fintech peer to peer lending per 26 Oktober 2018 sudah ada 73 yang terdaftar atau berizin terdiri dari 71 konvensional dan dua syariah. 72 berada di Jabodetabek dan satu di Bandung. Sementara itu untuk lender atau penyedia dana mencapai 161.297 lander dengan jumlah penyaluran pinjaman sebesar Rp 13,830 triliun dengan borrower atau peminjam mencapai 2.300.007. (El)