Home Lintas Jateng Optimalkan Pendapatan Daerah, Dinas Pasar Kota Semarang Data Ulang PKL

Optimalkan Pendapatan Daerah, Dinas Pasar Kota Semarang Data Ulang PKL

777
PKL Taman KB Semarang

Semarang, 29/9 (BeritaJateng.net) – Dinas Pasar Kota Semarang melakukan pendataan ulang terhadap pedagang kaki lima (PKL) dengan melibatkan 177 kelurahan dan 17 kecamatan di Kota Semarang. Penertiban PKL tersebut nantinya melibatkan seksi ketentraman dan ketertiban (Trantib) di lingkup kelurahan masing-masing.

Pendataan itu diperlukan untuk kemudian dilakukan penertiban guna mengatasi kesemrawutan yang mengganggu keindahan kota maupun potensi gangguan kemacetan lalu-lintas. Selain itu, tentu saja juga untuk mengoptimalkan Pendatan Asli Daerah (PAD).

“Namun demikian, saat ini masih diselesaikan Perwal (Peraturan Wali Kota) terlebih dahulu terkait penertiban PKL ini, baru nanti dilanjutkan sosialiasi,” kata Kepala Dinas Pasar Kota Semarang Trijoto Sardjoko, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang.

Dikatakannya, data PKL yang sudah masuk saat ini terdapat 47 kelurahan. Pihaknya mengaku masih menunggu data PKL kelurahan lain yang belum masuk. “Data PKL ini perlu divalidasi sembari menunggu Perwal. Data tersebut nanti kami diskusikan dan secara bertahap akan menyusun SK Wali Kota,” katanya.

Setelah SK Penetapan Wali Kota, kemudian pihaknya akan melakukan sosialisi kepada para PKL dengan melibatkan Kasi Trantib kelurahan dan kecamatan. “Data itu nanti kami diskusikan dan dilakukan evaluasi. Dari situ akan diketahui penempatan PKL di  mana saja, siapa saja yang dapat, maupun lokasi mana saja yang diizinkan atau sebaliknya,” terang Trijoto.

Mengenai lokasi, terang dia, pasti ada perubahan. Misalnya lokasi yang sebelumnya belum diizinkan, bisa saja nantinya digunakan sebagai tempat PKL.  “Ini kan perlu dievaluasi, untuk kemudian dilakukan penataan PKL. Pada saatnya nanti ada penertiban sambil pararel, penyiapan mengaktifkan fungsi trantib di kelurahan,” terangnya.

Setelah dilakukan sosialiasi, langkah selanjutkan dilakukan penertiban. Namun demikian, penertiban nantinya akan dilakukan oleh Trantib kelurahan. “Jadi, Pak Hendro (Kepala Satpol PP), tidak perlu ngoyak-ngoyak PKL lagi, karena masing-masing Trantib telah memegang SK Wali Kota itu,” katanya.

Mengenai penyusunan Peraturan Wali Kota tentang PKL ini, lanjut Trijoto, hal yang cukup membutuhkan waktu lama adalah penetapan lokasi-lokasi. Baik lokasi yang diizinkan dan tidak diizinkan. “Nanti akan kami paparkan. Kami berharap, PKL bisa terdata dan tertata. Selain itu PAD juga terukur,” kata dia.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Semarang Adi Trihanto meminta Dinas Pasar agar bisa memanfaat teknologi untuk mempermudah koordinasi bersama kelurahan maupun kecamatan secara cepat. “Misalnya pengiriman data, bisa memanfaatkan teknologi email, maupun WA (WhatsApp). Koordinasi bisa lebih praktis dan cepat,” katanya.

Selain itu, Adi menyarankan agar Dinas Pasar bisa memanfaatan teknologi Sistem Informasi Geospasial  menggunakan data satelit untuk mengontrol pemetaan PKL secara tepat dan cepat. “Melihat lokasi PKL berhubungan dengan tanah dan ketersediaan lahan bisa memanfaatkan teknologi geospasial system menggunakan satelit. Fungsi kontrol bisa dioptimalkan, baik dinas maupun lurah. Misalnya ada bangunan mencurigakan, bisa langsung terlihat dari peta satelit tersebut,” katanya.  (Bj)