Home Headline Oktober, Pendapatan Anggota DPRD Jateng Naik 100 Persen

Oktober, Pendapatan Anggota DPRD Jateng Naik 100 Persen

72
0

SEMARANG, 10/9 (Beritajateng.net) – Ini kabar kembira untuk pimpinan dan Anggota DPRD Jateng. Mulai bulan Oktober mendatang, pendapatan Anggota dan Pimpinan DPRD Jateng berhak menerima tambahan pendapatan perbulan yang kenaikannya hampir 100 persen dibanding nominal yang selama ini diterima.

Pasalnya, Peraturan Daerah (Perda) tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagai lanjutan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 18 tahun 2017 telah disahkan, dan menunggu Peraturan Gubernur (Pergub).

“Kalau Pergub sudah jadi, maka hak-hak anggota dewan langsung dibayarkan. Jadi nanti dirapel mulai sejak disahkannya Perda sampai dikeluarkannya Pergub, kan Perda disahkan Agustus lalu,” kata Sekretaris DPRD Jateng, Indra Surya, Minggu (10/9).

Diharapkan, Pergub dapat lebih cepat dikeluarkan. Sebab sesuai amanah dari PP 18, pelaksanaan aturan yang baru itu harus mulai diterapkan maksimal tiga bulan sejak keluarnya PP yakni Juli 2017 lalu. Maka September ini Pergub harus sudah diterbitkan.

Indra mengatakan, sesuai PP 18, ada tiga poin yang dinilai membuat para anggota legislatif tersenyum. Antaralain kenaikan tunjangan transportasi, tunjangan komunikasi dan informasi, tunjangan perumahan, serta kemudahan dalam penggunaan dana reses.

Secara umum, jika pendapatan di luar kegiatan reses, kunjungan kerja (kunker), menjadi panitia khusus (Pansus), tunjangan menjadi pimpinan alat kelengkapan (alkap) dan lainnya, tiap bulan Anggota DPRD Jateng menerima sekitar Rp 31 juta dan untuk pimpinan dewan sekitar Rp 35 juta.

Setelah adanya PP 18 dan Perda itu, maka sesuai taksiran dalam pengajuan draf Pergub nantinya menjadi sekitar Rp 59 juta peranggota. “Sehingga kenaikannya hampir 100 persen. Para anggota dewan juga sudah bisa tersenyum,” katanya.

Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD tersebut bersumber dari APBD Provinsi Jateng. Untuk APBD Perubahan tahun 2017 ini saja, dianggarkan sekitar Rp 15 miliar terhitung mulai Agustus sampai Desember 2017.

Indra juga menjelaskan, untuk tunjangan transportasi para anggota dewan dan pimpinan, sudah sepakat dan dikuatkan melalui Perda yakni tidak menggunakan kendaraan dinas melainkan diberikan dalam bentuk uang.

“Untuk nominalnya, saat ini sedang dikaji oleh tim appraisal dari Undip Semarang, dan awal pekan ini sudah bisa diketahui,” urainya.

Jika mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI maka nominal tunjangan transportasi adalah Rp 17,5 juta perbulan, namun itu disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah. Tetapi pada taksiran draf pergub yang diajukan ke gubernur, nominalnya sejumlah Rp 18 juta peranggota perbulan.

Untuk tunjangan komunikasi dan informasi, terjadi kenaikan yang signifikan. Jika selama ini peranggota menerima sekitar Rp 9 juta perbulan, nantinya menjadi Rp 21 juta perbulan. Itupun kepastiannya masih menunggu hasil kajian oleh tim appraisal.

Untuk tunjangan perumahan, selama ini perbulan Ketua DPRD menerima sejumlah Rp 27,5 juta, Wakil Ketua DPRD sejumlah Rp 25 juta, Anggota sejumlah Rp 20 juta. Sedangkan kenaikannya, menurut Indra, belum dapat diketahui karena masih menunggu hasil kajian oleh tim appraisal.

Kemudian untuk reses yang digelar tiga kali setahun, sesuai PP 18 itu, lanjut Indra, nantinya para anggota dewan tak perlu lagi membuat laporan pertanggungjawab yang rumit. Mekanismenya, anggota hanya tanda tangan menerima uang selanjutnya penggunaan diserahkan masing-masing anggota.

(NK)