Home Hukum dan Kriminal Nugroho CS Didakwa Korupsi Rp 4,6 Miliar

Nugroho CS Didakwa Korupsi Rp 4,6 Miliar

Semarang, 26/11 (BeritaJateng.net) – Kasus Korupsi proyek pembangunan kolam retensi Muktiharjo Pedurungan menyeret empat terdakwa yakni Nugroho Joko P Kepala PSDA-ESD Kota Semarang, Rosyid Husodo Sekertaris PSDA Kota Semarang, Tyas Sapto N selaku Direktur CV Prima Design dan Imron Rosadi, Direktur CV Catur Eka Karsa.

Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum memaparkan bahwa para terdakwa dinyatakan melakukan korupsi bersama dengan Direktur serta Komisaris PT Harmoni International Technology (HIT) Handawati Utomo dan Ir Tri Budi Purwanto MT selaku rekanan.

Nugroho selaku Pengguna Anggaran bersama Rosyid selaku PPKom terlibat atas persetujuan bayar 97 persen terhadap PT HIT atas pekerjaan yang nyatanya kurang dari itu.

Sementara, Tyas Sapto Direktur CV Prima Design selaku pengawas didakwa meminjam bendera CV Catur Eka Karsa (CEK).

Dalam tugasnya, dia dinilai tidak bekerja sesuai dengan kontrak dan turut menyetujui penerimaan dan pembayaran. Dan Imron Rosadi, didakwa terlibat karena meminjamkan bendera perusahaannya, CV CEK ke Tyas.

Atas kontrak kerjasama proyek senilai Rp 33,7 miliar berjangka waktu 120 hari dan telah dibayarkan itu, terdakwa dinilai terlibat dan merugikan negara.

“Atas perbuatannya negara dirugikan Rp 4.634.070.380 sesuai audit BPK Jawa Tengah,” kata Gandara Jaksa Penuntut Umum Kejati Jateng saat membacakan dakwaan terdakwa Nugroho Joko P pada sidang yang dipimpin Gatot Susanto.

Terdakwa didakwa primer melanggar Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 UU nomor 31/ 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU nomor 20/ 2001 tentang pemberantasan tindak pidana koruspsi jo Pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Subsidair pasal 3 UU yang sama dan lebih subsidair Pasal 9 UU yang sama.
Korupsi terjadi pada Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang atas pembangunan kolam retensi yang dikerjakan PT HIT senilai Rp 33,7 miliar. Kontrak ditandatangani PPKom bersama rekanan, pada 27 Agustus, jangka waktu 120 hari atau sampai 29 Desember.

Namun sampai batas kontrak habis PT HIT tidak mampu menyelesaikan pengerjaannya. Tim PPHP yang memeriksa ke lapangan menolak menandatangani berita acara pemeriksaan 100 persen yang akan dijadikan dasar PPKom penerimaan pekerjaan tahap I (PHO). Bahkan untuk mensiasati hal tersebut, dibuat adendum I, II dan adendum penutup agar pekerjaan yang belum selesai baik volume atau spesifikasi tetap dibayarkan.

Sementara, pada sidang pemeriksaan perkara terdakwa Handawati dan Tri Budi Purwanto, Rabu (25/11) malam diperiksa saksi Ir Edi Tribudiyanto MT, Projet Manager atau kepala proyek PT HIT. Saksi mengakui, jika sampai 29 Desember proyek belum selesai.

“Kami lanjutkan pekerjaan sampai 9 januari, yakni 97 persen itu. Logikanya 29 desember kurang dari 97 persen itu,” kata saksi, mantan manager pada PT Adi Karya itu.

Sebelum kontrak atau saat survei lokasi, ia mengakui adanya kendala terkait pembebasan lahan atas tambak dan kebun pisang. Bahkan mengingat waktu yang diperkirakan tak cukup karena, pihaknya telah telah menyampaikan.

“Sudah kami sampaikan ke komisaris. Soal waktu, memang berat. Pimpinan tahu, karena tiap saat dilaporkan. Komisaris juga sering ke lapangan memberi arahan, intruksi,” ujar dia.

Terkait waktu yang mepet, pihaknya juga telah mempelajari akses yang diketahui cuma satu di bawah jembatan. “Pernah disampaikan ke komisaris, dan dijawab, ‘wis itu dipikir keri” (dipikir belakang).

Baru kemudian lakukan penawaran. Kami laporkan, sms, telepon atau datang ke kantor setia progres ke komisaris,” katanya.

Saksi lain yang diperiksa yakni, Satriya Agung Budiyanto SH (Direktur CV Heka Pratama) selaku pihak penyedia alat berat. Serta Heri Agung Riyadi ST, PT SCG penyedia mix beton.

Terungkap bahwa usai 29 Desember, ternyata masih ada kiriman mix sebanyak 50 Meterkubik. Hal itu menunjukan masih ada pengecoran volume cukup besar. Apalagi pekerjaan nyatanya belum diuji mengingat usia beton seharusnya 28 hari. Fakta itu berbeda dengan surat permohonan pencairan pembayaran tertanggal 24 Desember.(BJ)