Home Lintas Jateng Nelayan Jepara Tolak Pembangunan Unit 5 dan 6 PLTU Jepara

Nelayan Jepara Tolak Pembangunan Unit 5 dan 6 PLTU Jepara

2287
Nelayan di Jepara menolak pembangunan PLTU Jepara
Nelayan di Jepara menolak pembangunan PLTU Jepara
Nelayan di Jepara menolak pembangunan PLTU Jepara

Jepara, 3/3 (BeritaJateng.net) –Sejumlah nelayan dari beberapa kelompok nelayan menyampaikan penolakannya pada rencana pembangunan unit 5 dan 6 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tanjung Jati B.

Penolakan tersebut disampaikan pada Konsultasi Publik Proses Amdal Rencana Pembangunan PLTU Tanjung Jati B Unit 5 dan 6 Desa Tubanan Kecamatan Kembang, Selasa.

Konsultasi publik AMDAL tersebut dihadiri perwakilan dari beberapa kelompok nelayan, tokoh masyarakat, perangkat desa dan Pemkab Jepara. Selain juga perusahaan konsultan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Jawa Tengah selaku tim Komisi Amdal.

Sejumlah nelayan yang tergabung dalam Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HSNI) maupun Forum Nelayan Jepara Utara menyampaikan keberatan atas rencana pembangunan instalasi produksi listrik baru tersebut. Hal ini didasarkan pada kenyataan di lapangan selama pembangunan dan pengoprasian PLTU Tanjung Jati B sejak 2007 lalu.

“Jika mengacu pada Amdal memang semuanya serba indah. Tapi kenyataan di lapangan tidak demikian. Yang diutamakan dalam pelaksanaan hasil Amdal hanya persoalan di daratan. Soal pembebasan lahan, CSR maupun pengelolaan limbah,” kata Solikul Hadi, anggota Forum Nelayan Jepara Utara.

Menurutnya, selama PLTU Tanjung Jati B beroperasi, jumlah tangkapan nelayan Jepara menurun drastis. Terutama nelayan yang masuk dalam ring-ring wilayah yang ada dalam Amdal. Banyak terumbu karang yang rusak, serta banyak ikan yang tersedot alat water intake.

“Water intake yang selama ini dioperasikan untuk operasional dan produksi di PLTU pada Unit 1 sampai 4 tidak menggunakan filter. Hasilnya, banyak ikan yang ikut masuk, termasuk ikan kecil,” tandasnya.

Solikul mengungkapkan, hal ini belum termasuk beberapa kasus lainnya yang kerap membuat nelayan geram. Seperti tabrakan antara kapal nelayan dengan kapal yang operasioanl PLTU atau rekanannya. Juga masalah jaring nelayan yang sering tersangkut kapal tongkang pengangkut batubara.

“Ketika dimintai ganti, sulitnya bukan main. Bagi kami itu tidak adil. Sebab dana CSR pun banyak digelontorkan ke Pemkab Jepara tapi tidak jelas untuk apa,” geram Sholikul.

Sementara itu, Otniel Moeda, Kepala Bidang Pengkajian Dampak dan Teknologi Lingkungan Hidup menyampaikan, PLTU dengan beberapa  unit yang telah beroperasi masih memiliki hutang. Sebab ternyata masih menyisahkan beberapa masalah.

“Untuk beberapa masalah tersebut akan menjadi bahan evaluasi dan penilaian Tim Komisi Penilaian Amdal,” katanya.

Selain itu, lanjutnya, masalah-masalah tersebut akan menjadi tolok ukur dalam proses dan penyusunan dokumen Amdal rencana pembangunuan Unit 5 dan 6. Termasuk beberapa masukan soal perbaikan infrastruktur jalan yang sering rusak akibat dilalui truk pengangkut limbah, soal tenaga kerja, serta beberapa masalah lain yang muncul akibat adanya PLTU. (BJ18)