Home Hukum dan Kriminal Nelayan Jateng Gugat Menteri Susi ke MA

Nelayan Jateng Gugat Menteri Susi ke MA

Ilustrasi
Menteri Susi Pudjiastuti
Menteri Susi Pudjiastuti

SEMARANG, 2/9 (BeritaJateng.net) – Nelayan di Jawa Tengah yang tergabung dalam Front Nelayan Bersatu (FNB) dalam waktu dekat akan melayangkan gugatan ke Mahkamah Agung (MA). FNB meggugat agar Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti mencabut Permen 2/2015 yang melarang penggunaan alat tangkap Cantrang.

“Saat ini sedang kami siapkan administratif gugatan tersebut, Paling lambat pertengahan bulan ini (September=red) kami daftarkan ke MA,” ungkap Bambang usai diterima Komisi B DPRD Jateng, Selasa (1/9).

Menurut Bambang, denga dikeluarkannya Permen tersebut nelayan kesulitan dalam melakukan pekerjaannya karena berhadapan dengan aparat penegak hukum dari Polisi dan TNI AL. Disamping itu dalil dalil yang diguakan menteri untuk melarang penggunaan Cantrang tidak terbukti di lapangan.

“Sesuai dengan uji p[etik yang dilakukan Komisi B dengan Dinas Kelautan Jateng beberapa waktu yang lalu, Cantrang tidak terbukti membahayakan lingkungan,” katanya.

Selain itu, tambah Bambang, imbas lain dari diberlakukannya permen tersebut, ijin menangkap ikan berupa SIPI (surat ijin menangkap ikan) tidak bisa diperpanjang karena nelayan masih menggunakan Cantrang. Padahal dengan tidak mengantongi SIPI ini nelayan tidak bisa melaut.

Persoalan tidak bisa diperpanjangnya SIPI ini juga dibenarkan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Jateng Lalu M Syafriadi. Menurut Lalu tidak bisa diperpanjangnya SIPI ini membuat Nahkoda tidak berani menjalankan kapalnya untuk menangkap ikan.

“Salah satu imbas adanya permen 2 ini ya SIPI tidak bisa diperpanjang. Tapi kewenangan tersebut saat ini berada di PTSP dan bukan di pihaknya,” jelas Lalu.

Lalu menambahkan, di Jawa Tengah, sistem perijinan dan penegakan oleh aparat berjalan dengan baik. Kondisi ini malah membuat persoalan tersendiri di kalangan nelayan karena penerapan sangsi di laut tetap berjalan.Kondisi ini berneda dengan yang berlaku di provinsi tetangga seperti Jabar dan Jatim

“Di dua provinsi tersebut aparat bisa memahami kesulitan nelayan dan membiarkan mereka tetap melaut walau SIPInya mati atau tetap menggunakan Cantrang,” tegasnya.

Anggota Komisi B DPRD Jateng RIyono mendukung langkah nelaya yang mengajukan gugatan ke MA terkait pelarangan Cantrang. Disisi lain dia minta kepada Gubernur Ganjar Pranowo membuat kebijakan khusus agar nelayan tetap bisa melaut.

“Saya minta agar gubernur bisa mengkoordinasikan dengan aparat terkait agar nelayan tetap bisa melakukan pekerjaannya dengan tenang,” ungkapnya. (BJ13)