Home Headline Nelayan Cantrang: Peraturan Menteri Susi Bagai Vonis Mati

Nelayan Cantrang: Peraturan Menteri Susi Bagai Vonis Mati

546

SEMARANG, 3/1 (BeritaJateng.Net) – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menggariskan penggunaan alat tangkap Pukat Harimau atau Cantrang dilarang maksimal akhir 2016. Padahal puluhan ribu nelayan Jateng masih menggunakan Cantrang sebagai alat tangkap utama untuk mencari penghidupan. nelayan belum siap dan keputusan Menteri Susi bagaikan vonis mati untuk kami.

“Kami mendengar dari media, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo berhasil melobi Menteri Susi untuk memundurkan lagi waktu pelarangan Cantrang hingga enam bulan ke depan, terhitung 1 Januari 2017. Kami berterimakasih pada Gubernur Jateng yang telah menunjukkan keberpihakan mutlak pada nelayan. Namun pengunduran waktu hanya enam bulan jelas belum cukup dan informasi ini masih sepotong-sepotong sehingga kami butuh penjelasan lebih lengkap,” ungkap koordinator aksi Supadi.

Dalam orasinya, nelayan mengatakan, mulai tanggal 1 Januari 2017 ini ijin ijin berlayar sudah habis dan pihak prioritas pelabuhan tidak berani mengeluarkan ijin mengingat alat tangkap yang digunakan mayoritas menggunakan Cantrang. Sedangkan informasi tentang toleransi perpanjangan alat tangkap tidak diikuti penerbitan suratnya.

“Untuk itu kami nelayan dari Rembang, Jepara, dan perwakilan beberapa daerah lain di Jateng datang beramai-ramai meminta Gubernur Jateng bersedia melobi kembali pada Menteri Susi untuk lebih memberi kelonggaran pada penggunaan Cantrang. Kami merasa perlu datang langsung untuk berbicara dengan Gubernur karena persoalan Cantrang ini jelas sangat darurat karena menentukan nasib dan hidup para nelayan dan warga Jateng lain yang menggantungkan hidup dari usaha dan jasa yang berkaitan dengan perikanan dan kelautan,” jelasnya.

Jika pengguna cantrang saja di Jateng ada lebih dari 10 ribu kapal, maka jumlah nelayan yang berkait langsung dengan kebijakan ini sudah lebih dari 100 ribu orang. Belum lagi warga yang bekerja di usaha dan jasa terkait perikanan dan kelautan seperti pedagang ikan dan usaha rumah makan lebih besar lagi, bisa mencapai jutaan orang.

Maka Gubernur harus mendahulukan kepentingan Nelayan, terkhusus masalah kebijakan Cantrang dari Menteri Susi yang sungguh sangat tidak berpihak pada kami rakyat kecil. Ini perlu kami sampaikan karena kami membaca beberapa minggu terakhir ini, Gubernur didemo para pihak yang pro dan kontra terhadap Semen Rembang. Menurut kami, Gubernur tidak usah terjebak pada persoalan pro kontra semen ini yang sebenarnya hanyalah pertarungan antar perusahaan semen yang notabene kepentingan pemilik modal besar, segelintir orang berduit, yang tidak menyentuh langsung kepentingan wong cilik.

(NK)