Home Hiburan Nelayan Batang Desak Pencabutan Permen Nomor 2 tahun 2015

Nelayan Batang Desak Pencabutan Permen Nomor 2 tahun 2015

695
0
Ribuan massa dari paguyuban nelayan Batang Bersatu memenuhi halaman gedung DPRD Batang melakukan aksi unjuk rasa menuntut agar Permen Kelautan dan Perikanan di cabut. 
Ribuan massa dari paguyuban nelayan Batang Bersatu memenuhi halaman gedung DPRD Batang melakukan aksi unjuk rasa menuntut agar Permen Kelautan dan Perikanan di cabut. 
Ribuan massa dari paguyuban nelayan Batang Bersatu memenuhi halaman gedung DPRD Batang melakukan aksi unjuk rasa menuntut agar Permen Kelautan dan Perikanan di cabut.

Batang,28/1 (Beritajateng.net) – Setidaknya sebanyak 5000 nelayan yang tergabung dalam Paguyuban Nelayan Batang Bersatu (PNBB) menggelar aksi unjuk rasa menuntut dan menolak agar dicabut atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 tahun 2015 terkait larangan menangkap ikan dengan menggunakan alat tangkap ikan berupa cantrang.

Dalam aksi unjuk rasa tersebut, massa meminta kepada seluruh anggota DPRD untuk ikut memperhatikan dan memperjuangkan nasib para nelayan. Sebab dengan munculnya peraturan menteri itu, memicu banyaknya premanisme dimana-mana serta berdampak banyak pengangguran.

Salah seorang peserta aksi unjuk rasa, H Slamet Urip mengatakan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 dinilai sangat membebankan dan dinilai dapat mematikan mata pencaharian para nelayan.

“Sejak jaman nenek moyang, kami bekerja menjadi nelayan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Jadi kami memohon agar peraturan itu segera di cabut,” ujarnya.

Purnoto (45) peserta aksi unjuk rasa lainnya juga mengatakan dengan dikeluarkannya peraturan menteri kelautan dan perikanan itu sama halnya merugikan masyarakat, terutama para nelayan. Jika hal itu diterapkan, maka banyak yang menganggur.

“Sebab jika cantrang tidak diperbolehkan dan ditutup, maka tidak hanya nelayan yang rugi. Justru akan berdampak besar. Kami mohon agar anggota DPRD ikut berpartisipasi, dan kami meminta agar peraturan tersebut dicabut, karena tidak pro rakyat,” tandas Purnoto,Rabu (28/1)

Sementara itu, wakil ketua DPRD Batang H Fauzi Fallas menyampaikan intinya Permen No 2 Tahun 2015 sangat memberatkan para nelayan. “ Kami sangat merespon, apa yang menjadi aspirasi rakyat agar bisa dicabut.

“Kami selalu bersama masyarakat, tetapi perlu dipahami bahwa adanya Permen ini terkait kewenangan pemerintah pusat. Kami yang bertugas di daerah hanya sebatas menyamapikan kesana,” katanya.

Lebih lanjut Fallas mengatakan dirinya bersama anggoat DPRD lainnya sepakat untuk memperjuangkan semaksimal mungkin agar bagaimana Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan bisa di cabut.

“Ini perlu upaya, datang bersama-sama untuk menghadap agar Permen bisa dicabut. Mari kita kawal aspirasi ini dan diajukan ke pusat agar pusat bisa mencabut adanya surat menteri itu. Sebab, laut ini adalah milik bersama,” imbuhnya.

Aksi unjuk rasa yang berlangsung hampir tiga jam di halaman gedung DPRD Batang, sempat diwarnai ketegangan antara massa dengan pihak petugas polisi Dalmas Polres Batang. Selain itu, massa juga sempat memblokir jalur jalan pantura Batang hingga arus lalu lintas menjadi macet dan tersendat.

Usai melakukan unjuk rasa di halaman gedung DPRD Batang, massa kembali melakukan longmarch menuju ke Pendopo Kabupaten Batang guna menemui Bupati Yoyok Riyo Sudibyo. Kedatangan mereka (massa-Red) ke Pendopo Pemkab Batang juga menyampaikan hal yang sama yakni meminta solusi agar Permen Nomor 2 tahun 2015 itu dapat dicabut. (BJ19)