Home Headline Namaona Denis Tidak Boleh Dieksekusi

Namaona Denis Tidak Boleh Dieksekusi

ilustrasi
ilustrasi
ilustrasi

Cilacap, 16/1 (Beritajateng.net) – Kuasa hukum Namaona Denis, Mohammad Choerul Anam, mengatakan terpidana mati itu tidak boleh dieksekusi karena kasusnya jalan lagi.

“Kasus Namaona Denis jalan lagi. Jadi tidak boleh ada eksekusi atas nama hukum, bukan atas nama grasi kebaikan Presiden tapi atas nama hukum harusnya enggak boleh ada eksekusi apa pun alasan dari Jaksa Agung dan Presiden,” katanya di halaman Dermaga Wijayapura, Cilacap, Jawa Tengah, Jumat sore.

Choerul Anam mengatakan hal itu kepada wartawan usai menemui Namaona Denis di ruang isolasi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Besi, Pulau Nusakambangan.

Menurut dia, eksekusi Namaona Denis itu tidak boleh dilakukan karena pihaknya pada tanggal 29-31 Desember 2014 mengajukan peninjauan kembali (PK) kedua karena suatu alasan yang sangat fatal.

Akan tetapi, kata dia, PK kedua itu ditolak Pengadilan Negeri (PN) Tangerang tanpa alasan apa pun.

“Itu sebelum ada SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung),” katanya.

Oleh karena itu, kata dia, pihaknya mengajukan permohonan gugatan melawan hukum di PN Jakarta Pusat dan sudah diterima pendaftarannya.

Menurut dia, basis dari gugatan tersebut adalah hak atas mencari keadilan yang dilanggar oleh PN Tangerang dan Ketua Mahkamah Agung.

“Yang mengajukan gugatan adalah istri Namaona Denis, Retno, dan Namaona Denis sendiri sehingga enggak mungkin orang yang sedang melakukan upaya hukum itu dieksekusi. Kalau gugatan ini diterima, PK-nya jalan dan diterima pula, dan ternyata dia benar, bagaimana kalau Namaona Denis sudah dieksekusi,” katanya.

Selain itu, kata dia, surat dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan eksekusi Namaona Denis harus ditunda hingga ada putusan atas gugatan yang diajukan terpidana mati tersebut bersama istrinya.

“Apa yang dilakukan Namaona Denis sebenarnya tidak ngomong soal ini, dia salah atau tidak, tetapi ini adalah suatu perbuatan salah yang dilakukan JPU (Jaksa Penuntut Umum),” jelasnya.

Dalam hal ini, kata dia, JPU pada tingkat pertama menuntut Namaona Denis dengan hukuman seumur hidup dan diputus seumur hidup namun mengajukan banding.

Di dalam logika hukum, kata dia, apa yang dilakukan JPU merupakan perbuatan yang tidak benar.

“Artinya, tuntutan itu sebenarnya dia (JPU) tidak yakin. Eksekusi terhadap Namaona Denis atas ketidakyakinan JPU, harusnya kalau memang dia tidak yakin, jangan dituntut seumur hidup, tuntut saja hukuman mati sejak awal. Ini tuntutannya seumur hidup, dia banding menjadi hukuman mati, itu tidak benar, yang dilakukan kejaksaan sehingga kami mengajukan PK,” katanya.

Anam mengatakan kejahatan yang dilakukan Namaona Denis merupakan kejahatan yang tidak sempurna karena dalam konstruksinya dinyatakan mengirim heroin ke Pontianak namun ternyata di kota itu tidak dibongkar.

Dalam hal ini, kata dia, Namaona Denis yang hendak mengirim barang ke Pontianak ditangkap di Tangerang sehingga yang bersangkut dapat disebut melakukan percobaan kejahatan atau kejahatan yang tidak sempurna seperti halnya seorang pencuri yang ditangkap saat baru membuka pintu rumah yang akan dicuri.

Menurut dia, untuk kejahatan yang tidak sempurna jika diancam hukuman seumur hidup, maksimal akan mendapat hukuman 15 tahun penjara, tidak boleh hukuman mati.

“Itu yang sedang kami gugat,” kata dia sembari mengatakan jika surat gugatan tersebut juga dikirim ke Presiden RI, Kejaksaan Agung, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, dan instansi-instansi yang terkait dengan kasus Namaona Denis tertentu termasuk Badan Narkotika Nasional (BNN).

Oleh karena itu, dia menegaskan bahwa tidak ada alasan secara hukum untuk mengeksekusi Namaona Denis pada tanggal 18 Januari 2015.

Saat ditanya mengenai kondisi Namaona Denis di ruang isolasi, dia mengatakan bahwa terpidana mati itu sangat marah karena adanya suatu rekayasa yang tidak baik.

“Jadi, Namaona Denis dijemput dan dibawa ke sini (Nusakambangan, red.) Selasa (14/1) malam. Dia dipanggil pihak Lapas Tangerang dan dikatakan jika ada yang ditangkap dan menyebut nama Namaona Denis. Padahal enggak ada,” katanya.

Selanjutnya, kata dia, Namaona dibawa dari Lapas Tangerang ke BNN kemudian dibawa ke Nusakambangan.

Bahkan, kata dia, Namaona Denis tidak tahu kalau akan dieksekusi dan tidak pernah menandatangani penerimaan penolakan grasi.

“Jadi memang eksekusi mati saat ini adalah eksekusi yang dilakukan secara sembrono, tidak taat hukum, dan memaksakan diri untuk pencitraan,” katanya.(ant/bj02)