Home Lintas Jateng Moratorium PNS Ancam Kualitas Pelayanan Publik

Moratorium PNS Ancam Kualitas Pelayanan Publik

PNS
PNS
PNS

Banjarnegara, 3/12 (BeritaJateng.Net) – Kebijakan pemerintah pusat yang kembali menerapkan moratorium pegawai negeri sipil (PNS) untuk lima tahun ke depan dikhawatirkan akan mengancam kualitas pelayanan publik di daerah, kata Sekretaris Daerah Banjarnegara Fahrudin Slamet Susiadi.

“Dalam lima tahun penerapan moratorium PNS pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Banjarnegara telah kehilangan 1.400 PNS,” katanya, di Banjarnegara, Jawa Tengah, Rabu.

Menurut dia, hal itu mengakibatkan sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) kebingunangan karena kekurangan pegawai terutama tenaga-tenaga teknis.

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa dalam lima tahun ke depan, dengan perhitungan 300-400 PNS pensiun setiap tahunnya, diperkirakan kekurangan PNS yang terjadi mencapai dua kali lipat dari sebelumnya.

“Kondisi ini akan mempersulit Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dalam melakukan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat,” katanya.

Ia mengatakan bahwa keadaan tersebut dipersulit dengan adanya ketentuan dari pemerintah pusat bahwa pemerintah kabupaten bisa memperoleh jatah formasi PNS jika komposisi APBD menunjukan perimbangan anggaran 60 persen belanja tidak langsung (BTL) dan 40 persen belanja langsung (BL).

“Kiranya sulit bagi pemerintah daerah bisa memenuhi ketentuan itu, dan masalah ini merupakan masalah juga bagi pemerintah daerah lainnya. Di Jawa Tengah, hanya Kota Semarang yang perimbangan APBD-nya memenuhi ketentuan tersebut,” katanya.

Menurut dia, upaya keras Pemkab Banjarnegara menyusun APBD agar sesuai proporsi tersebut telah diupayakan pada tahun 2013 lalu.

Akan tetapi, lanjut dia, proporsinya masih kurang sempurnanya karena perbandingan anggaran BTL masih 61 persen dan BL 39 persen.

Ia mengatakan bahwa kondisi akan semakin sulit karena mulai 2015, prosedur penyaluran Anggaran Dana Desa (ADD) harus masuk dulu pada APBD yang ditempatkan di anggaran BTL.

“Dengan adanya aturan itu, maka akan terjadi penambahan persentase sebesar 6 persen di anggaran belanja tidak langsung. Akibatnya, terjadi perubahan komposisi anggaran yang signifikan menjadi 67 persen belanja tidak langsung dan 33 persen belanja langsung. Kalau kondisinya seperti ini, kapan pemerintah daerah bisa memperoleh jatah formasi PNS,” katanya. (ant/pri)

Advertisements