Home DPRD Kota Semarang Molornya Proyek Pasar Wonodri Diyakini Bakal Jadi Persoalan Baru 

Molornya Proyek Pasar Wonodri Diyakini Bakal Jadi Persoalan Baru 

412
Ketua DPRD Kota Semarang Supriyadi.v
        SEMARANG, 7/1 (BeritaJateng.net) – Molornya pembangunan Pasar Wonodri dan penambahan waktu 25 hari, diyakini akan menjadi persoalan baru bagi Pemkot Semarang. Hal itu terkait pembayaran sisa pekerjaan, karena hingga akhir tahun 2018 lalu pekerjaan diklaim baru selesai 85 persen.
        Ketua DPRD Kota Semarang, Supriyadi mengatakan, pembayaran sisa pekerjaan sebesar 15 persen nantinya bisa jadi persoalan. Jika Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi mengatakan bahwa sisa pekerjaan itu akan dibayarkan dengan anggaran APBD Perubahan 2019, Supriyadi dengan tegas mengatakan itu tidak bisa.
         “Tentu DPRD tak bisa mendahului anggaran. Kecuali itu untuk penanganan bencana atau kejadian khusus. Kami sayangkan pihak eksekutif tak melibatkan kami dalam pembahasan masalah tersebut. Sebenarnya saran kami putus kontrak dan blacklist,” tegasnya.
         Dia juga mencurigai, ada beberapa proyek pembangunan di Kota Semarang yang memang “dikondisikan”. Hal itu karena dirinya melihat ada beberapa ketidak wajaran dalam penentuan pemenang lelang.
        “Misalnya ada satu kontraktor yang mengerjakan tujuh proyek dalam satu tahun anggaran di Kota Semarang. Padahal perusahaan tersebut juga telah mengerjakan delapan pekerjaan di luar daerah pada tahun anggaran yang sama. Ini sangat janggal,” tegasnya.
         Untuk evaluasi ke depan, Supriyadi berharap tahun 2019 nanti pemkot lebih selektif dalam penentuan pemenang lelang.
Selain itu proses lelang bisa direncanakan lebih awal. Diharapkan bulan Januari sudah ada persiapan lelang. Sehinga tenggang waktu pekerjaan tidak mepet dengan akhir tahun, dan kualitas pekerjaan bisa dipertanggung jawabkan.
          “Jika lelang dilaksanakan sejak awal tahun, pemkot punya banyak waktu untuk evaluasi dan verifikasi lapangan,” tegasnya.
          Sebelumnya, Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Kota Semarang meminta Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (BLPBJ) Kota Semarang agar melakukan evaluasi terhadap seluruh rekanan proyek Pemkot Semarang pada 2018 lalu.
Evaluasi tersebut dilakukan agar BLPBJ Pemkot Semarang lebih selektif dalam memilih rekanan pelaksana proyek. Pasalnya, dari evaluasi yang dilakukan Gapensi Kota Semarang, masih banyak ditemukan proyek pekerjaan yang tidak tepat waktu dan tidak tepat mutu.
          Ketua Gapensi Kota Semarang, Devri Alfiandy mengungkapkan, agar proses pembangunan di Kota Semarang pada 2019 ini bisa lebih baik, disarankan agar proses lelang berbagai proyek pekerjaan di 2019 bisa dilakukan secepat mungkin. Khususnya pekerjaan yang nilainya besar.
         “Pemilihan rekanan penyedia jasa harus lebih bagus lagi agar diperoleh yang kompeten. Kemudian dalam pelaksanaan, dilakukan pengawasan secara bersama sama stakeholder yang terlibat agar memperoleh hasil yang bagus,” paparnya.
         Menanggapi hal itu, Kepala BLPBJ Kota Semarang, Moch Imron mengatakan, pihaknya sudah berupaya melelangkan berbagai pekerjaan sejak awal tahun. Saat ini, sudah ada sekitar 52 paket pekerjaan yang akan dilelangkan pada Januari 2019.
         “Kami terus berupaya mempercepat proses khususnya di 2019 ini agar bisa lelang di awal. Hal itu sebagaimana arahan dari Wali Kota yang menginginkan pekerjaan bisa dimulai sejak awal,” kata Imron.
          Hanya saja, pihaknya tidak bisa memaksa oraganisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Semarang untuk segera memasukan dokumen lelang. Karena teknis dan kesiapan pekerjaan yang akan dilelang itu yang tahu dari OPD selaku pemilik pekerjaan. “Kalau di kami, ada standar operasional (SOP), batasan waktu, kapan pekerjaan itu dilelangkan, sejak dokumen masuk. Kami pun tidak akan memperlambat prosesnya,” ujarnya. (El)